Aria Bima: Pemberian Sembako dan Politik Uang Pengingkaran Terhadap Aspek Pilihan Demokrasi

Kitakini.news -Rakyat haruslah dilibatkan dalam proses berdemokrasi substansial pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan diselenggarakan, Rabu (27/11/2024) mendatang

Baca Juga:

• Rapidin Simbolon Salurkan Seribu Paket Bahan Pokok ke Korban Banjir Padangsidimpuan
• Serap Aspirasi Masyarakat, Rapidin Simbolon Kunker di Kota Padangsidimpuan
• Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61, Lapas Narkotika Langkat Salurkan Sembako ke Masyarakat

"Pasca reformasi itu menegasikan pemilihan oleh anggota DPR, rakyat harus diikutsertakan di dalam proses berdemokrasi substansial untuk mewujudkan demokrasi dalam kesejahteraan," cetus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Aria Bima melansir dari laman Gesuri.id, Selasa (13/8/2024)

Menurut Aria, penyadaran proses berdemokrasi pada ajang kontestasi politik ini tidak hanya memilih calon kepala daerah tetapi juga proses pendidikan politik bagi rakyat dan elit.

"Jadi situasi objektif yang saat ini muncul adalah gejala dominasi elit menggunakan Money Politics dan Sembakonisasi. Memang rakyat senang tapi rakyat tidak bisa silahkan (Mengikuti), rakyat menerima karena butuh," imbuhnya.

Aria juga menilai politik uang dan pemberian Sembako merupakan pengingkaran terhadap aspek pilihan demokrasi oleh kalangan elit dan tidak adanya pembelajaran pada publik.

"Ini adalah suatu bahaya terhadap sistem demokrasi itu sendiri dan produk demokrasi untuk memilih kepala daerah dengan baik," cetusnya.

Menurutnya, partisipasi rakyat di era demokrasi penting, apalagi jika kepala daerah tersebut ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menggerakkan berbagai sektor ekonomi.

"Termasuk juga membangun suasana yang teduh dan nyaman pada lima tahun ke depan. Ini harus dimulai bahwa hajatan publik ini adalah hajatan rakyat, bukan hajatan partai politik atau hajatan tim suksesnya," bebernya.

Aria Bima berharap tidak ada pihak yang mengubah proses kontestasi pilkada mendatang menjadi proses kontestasi elit atau partai politik, bahkan tim sukses.

"Apalagi jadi hajatan domestik yang disebut politik dinasti itu. Untuk itulah di dalam kontestasi, sah memberikan ruang berbeda. Tapi saya tegaskan lagi perbedaan calon kepala daerah, baik wali kota, bupati, atau gubernur adalah suatu keniscayaan sebagai kontestasi teman bermain, bukan musuh," paparnya.

Masih kata Aria Bima, meski ada perbedaan pilihan, persatuan tetap harus dikedepankan. "Karena setelah kontestasi kita bersatu lagi, siapa yang terpilih adalah kepala daerah kita bersama. Ini harus dimulai dari kalangan elit. Maka pertemuan antartokoh, antarpartai politik lintas partai pengusung di antara calon peserta pilkada adalah hal yang penting untuk memberikan kesejukan," tandasnya. (**)