Zeira: Legalkan Politik Uang Hancurkan Moral Bangsa

Kitakini.news -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Zeira Salim Ritonga tak sependapat prihal adanya wacana melegalkan politik uang (Money Politic) pada Pemilihan Umum (Pemilu). Sebab, hal itu bisa merusak bahkan menghancurkan moral bangsa.

Baca Juga:

• Demo Bubarkan DPR, Ketua IMM Sumut Diamankan Polisi
• Sepuluh Orang Pendemo Diamankan Polisi
• Polisi Bubarkan Pendemo, Massa Cipayung Plus Lari Kucar Kacir

"Politik uang kalau misalnya disetujui nanti, justru merusak bahkan menghancurkan moral bangsa," tegas Zeira kepada wartawan melalui sambungan seluler dari Medan, Sabtu (18/5/2024) malam.

Hal ini dikatakan Zeira Salim merespon usulan Anggota Komisi II DPR-RI DARI Fraksi PDI Perjuangan Hugua yang mengusulkan agar praktik politik uang dalam kontestasi pemilu dilegalkan.

Menurut Hugua, Money Politics seharusnya dibolehkan, namun tetap diatur batasannya dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Hal tersebut Hugua sampaikan dalam rapat bersama KPU, Bawaslu, Mendagri, dan Komisi II DPR-RI di Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Zeira menjelaskan, untuk mencegah praktik politik uang, sebaiknya aturan Pemilu yang diperketat, khususnya oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Regulasi dan sistem Pemilu perlu dievaluasi guna memenimalisir politik uang," imbuhnya.

Menurut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, sistem politik dan regulasi perlu dievaluasi secara periode bahkan perlu diubah, untuk mencegah praktik uang di Pemilu.

"Salah satu pointnya, yakni dengan memperketat dan membuat sistem yang tidak memberikan masuk politik uang," cetusnya.

Masih kata Zeira, masyarakat Indonesia tidak boleh menyerah atau putus asa melawan politik uang, bukan pula dengan cara melegalkan politik uang."Politik uang juga diyakini akan melahirkan pemimpin yang korup dan tidak bermoral," tandasnya.

Seharusnya, lanjut Zeira, yang perlu dicermati adalah pendidikan politik yang selama ini tidak masif dilaksanakan.

Zeira juga mengimbau kepada peserta pemilu harus benar-benar membawa ideologi partainya melalui adu gagasan dan pemikiran, dan kepada penyelenggara pemilu harus diisi orang-orang yang kredibel. (**)