Bahas Perlindungan dan Pelestarian Budaya, Bapemperda DPRDSU Temui Pemkab Langkat dan Perwakilan Etnis

Kitakini.news - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Langkat, Syah Afandin yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Mulyono menerima kunjungan kerja (Kunker) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) di ruangan Pola Kantor Bupati Langkat, Senin (15/1/2024).

Baca Juga:

• Ketua LPA Sumut: Lingkungan Yang Aman Jadi Kunci Cegah Bullying
• DPRD dan Dinkes Sumut Bentuk Satgas UHC
• KMP Harus Bisa Jadi Motor Penggerak Ekonomi Masyarakat Pedesaan

Pada kesempatan itu, Mulyono mengatakan melalui Kunker ini diharapkan dapat terjalin komunikasi yang baik dalam proses dialog yang lebih luas sehingga akan didapat data-data serta informasi yang diperlukan sebagai bahan masukan terhadap pembahasan Ranperda Provinsi Sumut tentang Kemajuan Kebudayaan di Sumut.

"Perlu kami sampaikan pada hari ini sengaja kami undang perwakilan dari beberapa etnis yang ada di Kabupaten Langkat yang artinya pada pertemuan ini diharapkan bisa menyerap aspirasi dan bisa menggali potensi kebudayaan di Bumi Langkat Berseri ini," ucap Mulyono.

Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Sumut Meryl Rouly Saragih mengatakan Kunker DPRD Sumut ke Pemkab Langkat guna meninjau Museum yang ada di Kecamatan Tanjung Pura dan juga mendengarkan masukan dari Pemkab Langkat serta masyarakat dari perwakilan etnis.

"Hal ini bertujuan untuk menyerap aspirasi untuk Ranperda tantang Kemajuan Kebudayaan di Sumut sekaligus memberikan perlindungan, pelestarian, demi kemajuan kebudayaan di Sumut khususnya Kabupaten Langkat," imbuh Meryl.

"Kami harapkan dengan pertemuan ini, bisa menjembatani hal-hal yang menjadi masukan dari Pemkab Langkat dan masyarakat perwakilan etnis," tambahnya.

"Melalui masukan tersebut kami juga akan memberikan perlindungan, pembinaan guna untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Utara sesuai dengan visi misi pemerintah daerah," pungkasnya.

Hadir pada kesempatan itu, Anggota Bapemperda Timbul Sinaga, Tim Ahli Yunus, Perwakilan Kepala perangkat daerah, Perwakilan tokoh agama, perwakilan tokoh masyarakat etnis. (**)