Mulyanto: Hilirisasi Yang Dijalankan Jokowi Lebih Banyak Rugikan Negara dan Rusak Lingkungan

Kitakini.news - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Mulyanto menilai hilirisasi yang dijalankan Presiden RI Joko Widodo lebih banyak merugikan negara termasuk merusak lingkungan.

Baca Juga:

• Prihatin Minimnya Event Danau Toba, Komisi B DPRDSU Akan ke Kemeparekraf
• Kunjungi Stasiun Medan, Anggota Komisi VII DPR RI Apresiasi Layanan KA di Sumut
• Syah Afandin dan DPR RI Sepakat Kuatkan Ideologi Pancasila di Langkat

"Ledakan Smelter PT ITTS di kawasan IMIP yang sampai hari ini menelan korban jiwa sebanyak mencapai 18 orang, merupakan kasus terbesar dalam sejarah pengoperasian Smelter Nasional. Jika tak ada tindakan korektif dari pemerintah, dikawatirkan Smelter ini akan menjadi mesin pembunuh para pekerja," tandas Mulyanto kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (30/12/2023).

Hal ini dikatakan Mulyanto merespon pelaksanaan program hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) yang dijalankan Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Mulyanto menjelaskan, berdasarkan kasus tersebut saat ini industri Smelter wajib diaudit total untuk menjamin keselamatan pekerjanya. Selain itu, ke depan pemerintah harus mengkaji ulang program hilirisasi mineral yang digencarkan Presiden Jokowi tersebut.

"Sudah banyak kritik yang diberikan berbagai pihak terhadap program hilirisasi ini namun kurang direspons dengan baik oleh pihak Pemerintah. Yang sering muncul hanyalah pembelaan," bebernya.

Masih kata Mulyanto, sampai hari ini industri Smelter mendapat banyak keuntungan, mulai dari harga Bijih Ore yang murah, Tax Holiday, kemudahan mendatangkan peralatan dan mesin, Tenaga Kerja Asing (TKA), sumber energi yang kotor.

"Termasuk produk nikel yang bernilai tambah rendah berupa NPI (nickel pig iron) dan Feronikel dengan kandungan nikel kurang dari 10 persen, bebas bea ekspor, dan lain-lain," imbuhnya.

"Karena itu kita meragukan optimalitas penerimaan negara dari industri smelter ini. Memang nilai ekspornya tinggi, tetapi keuntungan yang diperoleh sebagian besar masuk ke negara asal investor bukan menjadi penerimaan negara kita. Padahal di sisi lain cadangan nikel kita makin menipis, hanya tinggal di bawah 10 tahun operasi," paparnya.

Lebih lanjut Mulyanto menerangkan, bahkan ketika terjadi kasus pelarangan penambangan nikel di Blok Mandiono, beberapa industri smelter terpaksa melakukan impor bijih Nikel.

Oleh sebab itu, Mulyanto menilai ke depan yang perlu dipercepat adalah industrialisasi mineral dengan nilai tambah dan multiplier effect yang tinggi. Bukan sekedar hilirisasi setengah hati dengan produk setengah jadi dengan nilai tambah rendah.

Mulyanto juga berharap ke depan terpilih figur pasangan Presiden dan Wapres yang berani mengoreksi dan mengevaluasi program hilirisasi SDA yang berjalan selama ini. Tujuannya agar pengelolaan SDA dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

"Jangan sampai nikel kita keburu habis saat kelak kita butuhkan untuk industrialisasi. Belum lagi keberadaan material ikutan yang juga terbawa, yang kita tidak tahu berapa nilainya," pungkasnya. (**)