Kisruh Seleksi PPPK di Langkat, Ratusan Guru Serbu Kantor Bupati

Kitakini.news - Ratusan guru peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) berunjuk rasa di Kantor Bupati Langkat menuntut agar hasil Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) dibatalkan, Rabu (27/12/2023).

Baca Juga:

• Syah Afandin Gerak Cepat Dukung Ketahanan Pangan Lewat Padi Organik
• Syah Afandin Terima Sertifikat KIK, Kukuhkan Kampung Batik Brandan
• Cipayung Plus Apresiasi Kinerja 100 Hari Bupati Langkat Syah Afandin

Dalam aksinya, para guru membawa poster yang bertuliskan "Nilai Tinggi Tenggelam, Nilai Rendah Meroket, Kok Bisa?" Poster lainnya yang bertulisan unik "Kami Pikir Hanya Maling Ayam yang Ada, Rupanya Maling Nilai Pun Ada".

"Kami peserta PPPK guru tak terima dengan penilaian SKTT yang diduga tidak transparan. Sehingga kami meminta, SKTT dihapuskan," ujar Ketua Koordinator Aksi Bima.

Tuntutan lainnya ialah, kata Bima, agar nilai murni ujian Computer Assisted Test (CAT) dari BKN dikembalikan seperti semula. Mereka kompak mendesak agar, pengumuman P3K guru 2023 dibatalkan. Karena diduga banyak nilai – nilai 'siluman'.

Para pengunjuk rasa ini kemudian diterima oleh Plt Bupati Langkat Syah Affandin di ruang pola kantor Bupati Langkat yang berjanji akan mengevaluasi hasil Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan penerimaan PPPK di Langkat.

Tak hanya itu, Syah Afandin juga berjanji akan membawa persoalan itu ke Jakarta, dengan membawa perwakilan dari guru – guru tersebut di awal tahun 2024 mendatang.

"Anak-anak kita yang honorer ini (peserta PPPK,red) merasa bahwa capaian nilai yang mereka peroleh tidak sesuai dengan sistem di luar dari nilai CAT (SKTT)," ujar Syah Afandin atau yang biasa disapa Ondim itu, usai bertemu dengan para guru.

"Nanti kita akan memperjuangkan apa yang jadi hak mereka di Jakarta. Mungkin setelah tahun baru 2024 lah. Kalau pun ada ditemukan adanya indikasi uang 'pelicin', akan kita tindak," tegas Bupati Langkat yang akrab disapa Ondim ini.

Merespon peryantaan Ondim, Kordinator Aksi Wahyu Bima Mahruzar menerangkan, hasil dari pertemuan mereka dengan Pemerintah Kabupaten Langkat masih jauh dari kata puas. "Belum ada jawaban pasti dari pertemuan tadi," tutur Bima.

Namun, lanjut Bima, Plt Bupati Langkat berjanji akan mengakomodir persoalan tersebut ke BKN Pusat. Dimana, dalam waktu dekat Ondim akan berangkat ke BKN, agar masalah SKTT ditiadakan.

"Dinas Pendidikan Langkat, belum memberikan jawaban tentang siapa penguji yang sebenarnya terkait SKTT. Tuntutan sudah kami sampaikan, pertama hapus pengumuman atau batalkan pengumuman ASN PPPK guru 2023, serta hapus SKTT," pungkasnya. (**)