DPR-RI: Kemenkes Harus Segera Sediakan Vaksin Anak

Kitakini.news – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) diminta segera menyediakan vaksin Covid-19 untuk anak. Sebab, saat ini vaksin untuk anak sedang kosong. Sementara, pelaksanaan vaksinasi anak belum selesai.

Baca Juga:

• Muryanto Diperiksa KPK, Kemanan Kampus Intimidasi Larang Mahasiswa Protes
• Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok di Sumut Dipicu Masalah Pasokan
• Inalum Genjot Produksi Green Aluminium dengan Teknologi Mutakhir Tiongkok

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Saleh Partaonan Daulay mengatakan, kebutuhan terhadap vaksin Covid-19 untuk anak ini penting.

Apalagi, lanjutnya, penyebaran virus Covid-19 dengan berbagai variannya masih terjadi. Sisi lain, China saat ini sedang mengalami lonjakan kasus varian baru Covid-19.

"Saya mendengar, Kemenkes RI saat ini sedang menunggu vaksin buatan dalam negeri. Itu tentu sangat baik dan bijak. Tetapi, untuk mengisi kekosongan yang terjadi saat ini, pemerintah harus mencari alternatif. Kita juga dikejar oleh waktu agar jadwal vaksinasi sesuai dengan yang semestinya," ujar Saleh seperti dilansir dari laman resmi dpr.go.id, Rabu (4/1/2023).

Saleh juga mengungkapkan, bahwa dalam rapat terakhir, Kemenkes RI dan produsen Vaksin Merah Putih memang telah menyanggupi pengadaan vaksin.

"Harusnya itu sudah ada sekarang. Kalau belum, berarti ada kendala. Kita perlu menelusuri apa kendalanya untuk diselesaikan," cetusnya.

Di lain pihak, BPOM juga sudah memberikan izin vaksin Pfizer untuk disuntikkan pada anak. Tetapi sampai sekarang, belum dilaksanakan. Masih menunggu proses penilaian dari ITAGI.

"Kerja-kerja seperti ini memang harus kolektif kolegial. Semua yang terlibat harus berperan aktif dan cepat. Proses birokrasinya pun jangan sampai memperlambat dan menunda pelayanan bagi masyarakat," ujarnya.

Terakhir, Saleh mengingatkan vaksinasi untuk anak itu sangat penting. Sebab, kekebalan mereka terhadap penyakit harus diutamakan. Masa pertumbuhan dan sekolah adalah hal yang sangat krusial. Karenanya, pemerintah harus betul-betul memperhatikan dan memprioritaskan mereka. 

Redaksi