DPR: Penyusunan Pembahasan Keuangan Haji Harus Disepakati Bersama

Kitakini.news - Dalam menyusun pembahasan keuangan haji, harusnya memililki satu pola yang disepakati bersama. Pola tersebut mengacu kepada tingkat kenaikan setiap komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) setiap tahun.

Baca Juga:

• Kehadiran Kementerian Haji dan Umrah Diharapkan Mengurai Antrean Reguler
• Mundur dari DPR RI, Rahayu Saraswati Beri Contoh Tauladan
• Rudi Alfahri: Kementerian Haji Harus Berani Buat Terobosan

Selain itu, kata Ketua Komisi VIII DPR-RI Ace Hasan Syadzily, juga harus membandingkan setiap rincian komponen BPIH yang dapat dilakukan efisiensi. Sehingga, dalam pembahasan keuangan haji dan BPIH dapat mengedepankan angka objektif bukan hanya asumsi.

"Apalagi kalau masing-masing diantara kita tak punya dasarnya, hanya menggunakan angka-angka asumsi juga. Kalau menggunakan angka-angka asumsi bisa saja saya mengatakan bahwa kalau tadi PKS pengennya (BPIH) Rp91 juta kalau saya pengennya Rp50 juta gimana coba? Jadi kita jangan pakai angka-angka asumsi tetapi yang harus kita kedepankan adalah bagaimana angka objektifnya dan pada titik mana yang memang dinilai kita berbeda, lalu kita cari argumen-argumen yang bisa mendukung kepada titik temu itu," cetus Hasan di Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Sehingga, lanjut Hasan, pembahasan selanjutnya sebaiknya membahas mengenai komponen-komponen BPIH yang belum mencapai titik temu dengan membandingkan draf usulan tersebut.

"Jadi tinggal nanti kita sisir saja mana yang memang kita harus dicarikan, tapi semua tentu harus berdasarkan atas argumen data yang kuat," tandasnya. (**)