Kenaikan Upah Minimun Perlu Capai Kesejahteraan Pekerja

Kitakini.news - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melalui Komisi IX mengingatkan bahwa kenaikan upah minimum yang akan ditetapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu dan harus memprioritaskan perlindungan upah bagi pekerja. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan para pekerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dalam kondisi ekonomi Indonesia dan global saat ini.

Baca Juga:

• Peluang Nyata Untuk UMKM dan Anak Muda, PP AMPG Dukung Kebijakan Hilirisasi
• PGN Perluas Jangkauan Energi Bersih dengan Penyaluran Gas Bumi ke Toko Bika Ambon Nikmat ‘twins’
• Dorong Pemberdayaan UMKM, Wali Kota Medan Apresiasi Kehadiran Koperasi Wanita Usaha Indonesia

"Kenaikan upah minimum ini merupakan jaring pengaman bagi pekerja untuk memastikan kehidupan yang layak, walaupun yang diterima upah minimum," ujar Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR-RI, Charles Honoris di Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Hal ini dikatakan Charles merespon memasuki tahun 2024, terdapat banyak hal yang menjadi perhatian dan pertimbangan pemerintah salah satunya terkait besaran kenaikan upah minimum (UMK) di setiap daerah. Beberapa waktu lalu, serikat buruh memberikan tuntutan terkait kenaikan UMK 2024 sebesar 15 persen.

Menurut Charles, ada kekhawatiran jika upah minimum dinaikkan dan banyak perusahaan yang akan pindah ke daerah lain yang upah minimumnya rendah. "Ini jangan sampai terjadi," cetusnya.

Hal senada juga dikatakan Anggota Komimsi IX DPR-RI Kris Dayanti yang menanyakan langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam penetapan kenaikan upah minimum. Karena DPR-RI berahap pemerintah menekankan pada aspek perlindungan hak-hak para pekerja.

"Ada kekhawatiran jika upah minimum dinaikkan, ada banyak perusahaan yang akan pindah ke daerah yang upah minimumnya rendah. Ini jangan sampai terjadi, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah yang bisa melindungi hak-hak pekerja untuk mencapai kesejahteraan," tandasnya.