Dua Anggota DPRD Sumut Ini Nilai Disdik Sumut Tak Serius Tangani Honor GTT

Kitakini.news -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), dr Poaradda Nababan menyesalkan kinerja Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumut Asren Nasution yang tidak serius mengurusi persoalan honor Guru Tidak Tetap (GTT) di provinsi ini.

Baca Juga:

• Ahmad Hadian Dukung Pola Baru Bantuan Rumah Ibadah Yang Akan Dilakukan Bobby
• Ricky Anthony Bantu Perobatan Warga Langkat Korban Laka Lantas di Aceh
• Rony Situmorang Minta Perumda Tirtanadi Terus Berbenah

"Apa kerja Disdik Sumut itu. Mengelola pagu anggaran di P-APBD Tahun yang sudah disetujui DPRD Sumut dan Pemprovsu saja tidak becus, dan tak profesional, khususnya membayar honor GTT yang tidak penuh. Kan kasihan para GTT itu. Mengajar penuh sebulan, dibayar setengah. Padahal anggarannya sudah ada. Kalau ditanya, Pergub nya belum di tandantangani. Itu saja alasan mereka itu. Apa mereka gak berfikir, GTT itu kan juga punya keluarga. Mengajar butuh minya untuk kendaraan mereka," tegas Poaradda kepada wartawan di ruang kerjanya gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (26/10/2023).

Hal ini dibeberkan Politisi senior PDI Perjuangan ini merespon laporan GTT yang mengeluhkan pembayaran honor mereka yang tidak penuh.

Maka dari itu, Poaradda sangat menyesalkan kondisi tersebut yang diduga terjadi akibat tidak cermatnya pengalokasian anggaran bidang pendidikan yang harusnya jadi Mandatory Spending (kewajiban).

"Ini kita dengar tadi honor bulan Juli dan Agustus dibayar bulan Agustus dan pembayarannya pun tidak penuh untuk per bulannya, ada yang menerima Rp1.600.000, ada yang Rp1.500.000. Untuk bulan September-Oktober, dibayar bulan Oktober, kan bisa mengganggu guru dalam mengajar anak didik. Sementara mereka diminta professional. Tapi honor mereka dibayar tidak professional. Jadi kelihatan yang tidak professional itu siapa," ketus Poaradda.

"Disdik Sumut jangan selalu berlindung dibalik alasan klasik. Professional lah kalian bekerja. Bayarlah keringat GTT itu dengan penuh," tukasnya.

Diketahui, alokasi anggaran untuk GTT di APBD 2023 yang dibutuhkan Rp198 miliar, dan pagu anggaran yang tersedia Rp137 miliar, sehingga terjadi kekurangan sebesar Rp61 miliar yang seharusnya ditampung di P-APBD 2023.

Dari Rp61 miliar itu yang disediakan hanya Rp 11 miliar untuk membayarkan honor GTT selama 4 bulan.

"Kalau Rp11 miliar yang dibayarkan dari kekurangan pagu anggaran Rp 61 miliar, yang sedianya akan dibayarkan untuk honor GTT bulan September s/d Desember 2023 selama 4 bulan, jelas tidak memadai," katanya.

Alasannya, kebutuhan GTT setiap bulan berkisar sebesar Rp16 miliar, dengan jumlah jam mengajar sekitar 188.800-an jam.

Poaradda berpendapat, kekurangan honor GTT tampaknya tidak dicermati dari awal. "Ini termasuk dalam pelayanan dasar, sehingga alokasi anggarannya sudah diatur sesuai undang-undang," sebutnya.

Dari awal, lanjut Poaradda, dengan jumlah guru di Sumut 8.700 orang harus dibuatlah hitung-hitungannya.

"8.700 orang dikali berapa besaran pokoknya per bulan dikali 12 bulan, itulah yang diajukan. Tidak boleh ada yang dikurang-kurangi apapun alasannya, kemudian anggaran jadi digeser atau dikurangi," katanya.

Sekarang ini, sambung Poaradda, tidak zamannya lagi beli-beli aset. "Sudah banyak aset kita," ujarnya.

Maka dari itu, masih kata Poaradda, selayaknya Kadis Pendidikan harus profesional, mengerti dan faham betul tentang pendidikan, karena pendidikan itu prioritas pembangunan.

"Kalau separuh-separuh itu nggak boleh dan enggak betul itu, karena kita punya argumentasi dan ketentuan peraturan," imbuh Poaradda.

Hal senada juga dikatakan Anggota DPRD Sumut Pdt Berkat Kurniawan Laoli yang menyesalkan pembayaran honor GTT di Kepulauan Nias yang tidak sesuai dengan jumlah jam mengajar untuk bulan Juli-Agustus.

"Dari informasi yang saya terima, GTT ini diberi tugas mengajar sebanyak 24 jam mengajar atau 22 jam mengajar (bergantung dari kebijakan sekolah). Dan ini tentunya sudah dilaporkan Kepala Sekolah kepada Dinas Pendidikan Sumut secara berkesinambungan," imbuh Berkat Laoli.

Berkat mengungkapkan, bahwa persoalan kekurangan pembayaran honor GTT di Kepulauan Nias ini juga sudah diteruskan kepada Ketua Komisi E DPRD Sumut dan ke Cabang Dinas Pendidikan yang ada di Kota Gunungsitoli dan Teluk Dalam.

"Dan Kacabdisnya membenarkan adanya kekurangan pembayaran honor GTT. Namun mereka tidak mengetahuinya, karena tidak melalui mereka. Kacabdis ini tahu setelah kejadian dan itupun setelah ada laporan," beber Politisi Muda Partai NasDem ini.

Atas kejadian yang memilukan ini, Berkat Kurniawan kemudian menelusuri ini dengan menanyakan kepada Ketua Komisi E DPRD Sumut.

"Saat saya tanyakan ini kepada Ketua Komisi E DPRD Sumut, beliau menjawab bahwa terdapat kesalahan sekolah saat mengajukan. Menurut saya ini tidak masuk akal. Karena tidak mungkin kepala sekolah mengajukan data yang tidak valid. Karena itu akan membahayakan dan merugikan Kepsek itu sendiri," ketus Berkat.

Masih kata Berkat, dirinya juga mendapat informasi bahwa Cabang Disdik yang ada di Kota Gunungsitoli dan Teluk Dalam telah menggelar rapat dengan Kepsek. Atas petunjuk Dinas Pendidikan Sumut, lalu mereka diminta untuk membuat permohonan terhadap sisa honor GTT yang belum terbayarkan.

"Ini malah tidak masuk akal. Emang semudah itu untuk mengeluarkan uangnya. APBD dan P-APBD sudah disahkan. Harusnya Disdik Sumut memberikan penjelasan yang sebenarnya. Kalau memang Pemprovsu sudah tidak ada uang, ya bilang. Atau kalau uangnya sudah digunakan untuk yang lain, juga bilang. Jangan Pahlawan Tanpa Tanda Jasa ini dibohongi," tandas Berkat seraya menambahkan bahwa dirinya juga mendapat informasi kalau honor GTT untuk bulan September sudah dibayarkan, namun tetap sama tidak penuh.

Maka dari itu, Berkat mendesak agar persoalan kekurangan pembayaran honor GTT ini menjadi perhatian serius Pj Gubsu Hassanudin. Sebab, sering sekali pembayaran honor GTT ini tertunda. Padahal GTT itu butuh makan, mereka punya keluarga dan kendaraan mereka untuk mengajar harus diisi pakai minyak.

"Intinya, Disdik Sumut jujur saja. Kalau tak ada dana ya katakana. Saya yakin ini kejadiannya se Sumut, bukan hanya Pulau Nias," pungkasnya.

Reporter: Heru Soesilo