Frans Dante Desak Pemerintah Pusat Tambah Kuota Pupuk Subsidi di Sumut

Kitakini.news -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Sumut), Frans Dante Ginting mendesak Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait untuk menambah alokasi kuota pupuk bersubsidi di Sumatera Utara, termasuk di Tanah Karo, Dairi dan Phakphak Bharat.

Baca Juga:

• Tangani Hama Lalat Buah, Petani di Sumut Harus Pahami Pola Tanam dan Perhatikan Iklim
• DPRD Sumut Dukung Legislatif Simalungun Tuntaskan Persoalan Banjir Bandang di Parapat
• Bahas Banjir Bandang dan Kerusakan Hutan, DPRD Simalungun Kunjungi DPRD Sumut

"Penambahan kuota ini dilakukan karena para petani di Tanah Karo, Dairi dan Pakpak Bharat menjerit, kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi," kata Frans kepada Kitakini.news di ruang kerjanya gedung dewan, Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (25/10/2023).

Hal ini dikatakan Frams Dante merespon hasil reses Sidang V tahun 2023 di sejumlah kecamatan di Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, pekan lalu.

Menurut Frans, sebagian besar masyarakat petani di Tanah Karo mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk subsidi, sehingga mengganggu produksi pertanian, yang meliputi jeruk dan lain-lain.

Keluhan dari petani itu, lanjut Frans, berasal dari sejumlah kecamatan yang merupakan sentra pertanian di kabupaten tersebut.

"Selain pupuk, mereka juga memgeluhkan kenaikan harga pupuk non subsidi, yang jelas menyulitkan untuk dibeli," ujarnya.

Selain itu, warga lainnya pun mengeluhkan ada kalanya distribusi pupuk tidak sesuai yang diharapkan.

"Terkadang pupuk yang kami dapatkan masih jauh atau kurang dari kebutuhan petani. Kami berharap Pak Dewan segera memperjuangkan aspirasi kami ini," tambah warga lainnya.

Sebagian besar petani khawatir jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan mengganggu musim taman, yang tentu mengganggu produksi di kabupaten yang terkenal dengan produk pertaniannya yang unggul. Salah satunya adalah buah jeruk dan produk minuman yang terkenal, jus markisa.

Kepada Frans, masyarakat berharap keluhan terkait pupuk subsidi hendaknya dapat disikapi, ditindaklanjuti melalui anggota DPRD Sumut itu, ke Pemprovsu untuk diteruskan ke kementrian pertanian di Jakarta.

"Kita berharap Pemprovsu meneruskan keluhan masyarakat petani ke Jakarta, karena ini keputusannya ada di kementrian di pusat," pungkas Frans.

Frans juga berharap dinas terkait di Sumut untuk bersinergis menyahuti keluhan pupuk subsidi, untuk disampaikan ke Jakarta. "Ini perlu kita sampaikan agar musim tanam para petani tidak terganggu karenanya," sebutnya.

Reporter: Heru Soesilo