Dukung Kenaikan UMP, Netty: Tak Ada Alasan Para Pihak Tolak Kenaikan UMP

kitakini.news -Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan keharusan seiring naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Jika biaya hidup semakin tinggi namun pendapatan rakyat tak berubah, maka akan berdampak pada daya beli dan kesejahteraan rakyat.

Baca Juga:

• Jemaah Haji Diimbau Perhatikan Barang Bawaan Jelang Kepulangan
• Covid-19 Merebak Lagi, Dokter Sebut Tak Perlu Vaksin
• KAI Sumut Catat 15.842 Penumpang di Dua Hari Awal Libur Panjang

Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR-RI, Netty Prasetiyani Aher kepada wartawan di Jakarta, Minggu (22/10/2023) merespon wacana kenaikan UMP di Tahun 2024 mendatang. Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan bahwa UMP 2024 mendatang akan naik karena melihat geliat ekonomi saat ini.

Netty menegaskan dirinya mendukungan kenaikan UMP di Tanah Air di Tahun 2024 mendatang."Tidak ada alasan bagi para pihak untuk menolak kenaikan UMP. Apalagi jika alasannya adalah karena dampak Covid-19. Pemerintah bahkan telah mencabut status pandemi dan ekonomi sudah mulai menggeliat," cetus Netty.

Netty juga mendorong pemerintah harus mengajak para pekerja dan pengusaha untuk duduk bersama membahas kenaikan UMP 2024.

"Penyusunan UMP harus mengedepan prinsip Win Win Solution, bukan saling mengalahkan atau menang-menangan. Pekerja berhak akan upah yang layak, sementara pengusaha punberhak mendapatkeuntungan usaha. Semua memiliki kontribusi dan hak masing-masing. Yang penting saling menenggang dan saling berempati," tandasnya.

Masih kata Netty, prinsip keadilan sosial dan ekonomi kerakyatan harus memastikan kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan UMP, benar-benar bertujuan untuk membangun kedaulatan ekonomi rakyat.

"Bagaimana rakyat bisa berdaulat jika kehidupan ekonominya terpuruk. Maka dari itu, negara harus adil dan berpihak pada rakyat. Naiknya hargabahan-bahan pokok harus diimbangi dengankenaikan pendapatan rakyat, salah satunya adalah melalui kenaikan UMP," pungkasnya.

Kontributor: Guruh Ismoyo