PPKM Dicabut, Pemda Diminta Anulir Seluruh Aturan Tentangnya

Kitakini.news – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) segera mencabut peraturan daerah yang memuat soal larangan berkerumun. Sebab, Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo telah mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Baca Juga:

• Situs Klub Nilai Komentar Mo Salah “Memalukan”, Isyarat Pergi dari Liverpool Jadi Jalan Terakhir?
• Tim Futsal Putra Terbaik se-Sumatera Siap Bertanding Babak Regional Final AXIS Nation Cup 2025 di Palembang
• Muryanto Diperiksa KPK, Kemanan Kampus Intimidasi Larang Mahasiswa Protes

“Maka secara otomatis melunturkan segala aturan-aturan tentang PPKM. Dan implikasinya adalah Perda dan Perkada. Inmen terdahulu daerah kita minta membuat Perda dan Perkada tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dan bahkan ada sanksinya baik sanksi denda atau sanksi lain administrasi, penutupan tempat, tempat kerja dan lain-lain ya, tempat hiburan misalnya,” papar Mendagri di Istana Negara Jakarta, melansir dari Inilah.com, Jumat (30/12/2022).

“Dengan adanya pencabutan PPKM ini, maka nanti saya juga akan meminta kepada seluruh kepala daerah untuk mencabut Perda dan Perkada terutama yang mengandung sanksi. Jadi tidak lagi diberikan sanksi ketika kerumunan itu jumlahnya, dulu kan dibatasi 50 persen, 25 persen, 75 persen. Nah, itu peraturannya tidak ada lagi dengan adanya pencabutan PPKM ini,” tegas Mantan Kapolri ini.

Tito menjelaskan, kebijakan pencabutan PPKM ini diyakini akan berdampak luas, utamanya bagi Pemda. Mengingat, pada masa PPKM, Pemerintah Pusat telah menginstruksikan ke seluruh daerah untuk segera membuat reguliasi, terkait larangan membuat kerumunan

Maka dari itu, lanjut Tito, usai pencabutan kebijakan PPKM ini, pihaknya akan segera menerbitkan  Instruksi Mendagri (Inmendagri), yang menginstruksikan seluruh Pemda untuk segera mencabut aturan lama, lalu menggantinya dengan menerbitkan aturan baru, terkait transisi menuju endemi.

“Ini judulnya bukan pemberhentian PPKM ya, tapi pencegahan, pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada masa transisi menuju endemi di mana salah satu didalamnya pemberhentian PPKM,” tandas Tito.

Redaksi