Banyak Persoalan Tak Selesai, Mentan dan Menteri LHK Layak Dievaluasi, kata Djarot

Kitakini.news – Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat meminta Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Baca Juga:

• Jalan Bunga Turi Menuju Pasar Induk Lau Cih Selesai Diaspal
• Begini Rico Waas Pimpin Apel Perdana Pasca Idulfitri
• Semarak Ramadhan 1446H, Karyawan XL Axiata Berbagi Kebaikan di Sumatera

Sebab, kata Djarot, persoalan kelangkaan pupuk subsidi di Indonesia khususnya Sumatera Utara hingga sekarang belum juga terselesaikan. Begitu juga dengan produksi dan ketersediaan pangan sampai pada kisruh dengan Badan Urusan Logistik (Bulog).

"Saya ditempatkan di Komisi IV DPR-RI yang bermitra dengan Kementerian Pertanian dan KLHK. Sehingga setiap aspirasi yang saya serap ketika turun ke daerah pemilihan (Dapil) Sumut III saat reses maupun program kerja sebagai wakil rakyat, banyak melihat persoalan pangan, hutan dan pupuk subsidi yang hingga saat ini belum terselesaikan. Maka sudah selayaknya harus dievaluasi kinerja Mentan Yasin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya,” tegas Djarot kepada wartawan melalui sambungan seluler, Jumat (30/12/2022).

Menurut Djarot, dirinya mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar kedua menteri ini dievaluasi, dikarenakan kinerja keduanya menyangkut hidup masyarakat dan lingkungan yang menjadi harapan masa depan Indonesia, yang harus memiliki kemandirian pangan dan menjaga kelestarian hutan.

“Seperti di perkampungan tua di Desa Sipolha Horison, Kabupaten Simalungun dan beberapa daerah lainnya di Sumut, Kementerian LHK dalam kebijakan penentuan kawasan hutan itu berdasarkan kepentingan. Kawasan Desa Sipolha Horison tersebut dimasukkan dalam Kawasan Hutan Lindung, padahal perkampungan tua. Kasihan kita sama warga,” papar Djarot.

"Jadi memang harus ada evaluasi, setiap kementerian lembaga harus ada evaluasi untuk perbaikan kinerja. Mentan dievaluasi, Menteri LHK dievalusi. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya," cetusnya.

Djarot juga berharap ada penyegaran di internal kabinet Preisden Jokowi agar bisa mendukung penuh kebijakan yang tepat sasaran dan langsung dirasakan oleh rakyat.

“Intinya harus ada penyegaran, agar persoalan kelangkaan pupuk subsidi dan persoalan ketahanan pangan dan hutan bisa segera terselesaikan,” pungkas Djarot.

Hal senada juga dikatakan Ketua DPP PKB Daniel Johan yang setuju dengan pendapat Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat, agar Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya.

"Wajar saja ada evaluasi, tanggung jawab besar pangan ya ada di hulunya yaitu di Kementan," ketus Daniel.

Daniel mengungkapkan bahwa dimasa Syahrul Yasin Limpo, anggaran Kementerian Pertanian terus berkurang setiap tahun. Padahal kementerian yang dipimpinnya merupakan pangkal dari kebutuhan pangan negara.

"Sangat disayangkan, padahal seharusnya anggaran Kementan yang harus ditingkatkan. Kita sudah tahu bahwa pangkal dari kebutuhan pangan ada di Kementerian Pertanian," tandasnya.

Redaksi