Wali Kota Pematangsiantar Targetkan Stunting 8,96 Persen di 2024

Teks foto : Wali Kota Pematangsiantar menghadiri sosialisasi Perwal atasi stunting. (Dok Kominfo Pematangsiantar)

Baca Juga:

• Susanti Sampaikan Keberagaman Jadi Kekuatan Membangun Pematangsiantar
• Sinkronisasi Batas Daerah, Susanti Koordinasi dengan Kemendagri
• Menuju Pematangsiantar Sehat dengan Endoskopi di RSUD dr Djasamen Saragih

Hal tersebut merupakan masalah serius dan dibutuhkan penanganan yang tepat dan menyeluruh. Tidak bisa hanya anak yang ditangani, tetapi ibunya juga harus ditangani, termasuk kondisi sosial ekonomi serta lingkungan anak penderita stunting.

Demikian disampaikan Wali Kota Pematangsiantar, Susanti Dewayani dalam sambutannya pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwa) Pematang Siantar tentang Program Gerakan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) dan Bapak/Bunda Asuh Keluarga Beresiko Stunting (BAKRS) melalui Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat). Sosialisasi digelar di Ruang Serbaguna Pemko Pematangsiantar, Rabu (20/9/2023).

Dijelaskan Susanti, anak stunting selain berdampak kepada masa depan anak tersebut, juga berdampak pada keluarga, bahkan akan muncul dampak negatif dan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia (SDM), sehingga berkaitan kepada kelangsungan pembangunan bangsa dan negara.

Menurut survei, tahun 2021 Kota Pematangsiantar untuk stunting berada di angka 15 persen. Kemudian di tahun 2022, Kota Pematangsiantar menjadi lokus stunting (lokasi untuk penanganan stunting).

"Di tahun 2022 itu juga pemerintah telah mengupayakan untuk penurunan angka stunting, namun tidak mendapatkan hasil yang menggembirakan, hanya turun 0,7. Sehingga mencapai angka 14,3 persen," terangnya.

Namun Pemko Pematangsiantar terus melakukan upaya-upaya, dengan target di tahun 2023 angka stunting menjadi 11,08 persen. Kemudian, di tahun 2024 ditargetkan semakin menurun hingga 8,96 persen.

"Pematangsiantar saat ini di posisi terbaik keempat se-Sumatera Utara. Dimana angka stunting Provinsi Sumut 21,1 persen," jelas Susanti.

Upaya percepatan penurunan angka stunting ini dibutuhkan keterlibatan semua pihak, baik instansi pemerintah, instansi vertikal, swasta, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, dan para pengusaha. Juga diperlukan komitmen bersama yang harus dibangun untuk menyelesaikan penurunan angka stunting dan keluarga yang beresiko stunting di Kota Pematangsiantar.

"Harus kita pahami bahwa pembangunan fisik itu tidak ada artinya atau menjadi kurang baik kalau tidak dibarengi dengan peningkatan SDM yang mumpuni. Oleh karena itu, perjuangan kita untuk menurunkan stunting tidak akan sulit apabila kita bersama-sama mempunyai komitmen dan niat agar percepatan penurunan angka stunting di Kota Pematangsiantar dapat kita wujudkan," tutur Susanti.

Ia mengajak semua pihak untuk merapatkan barisan guna mendukung upaya penurunan angka stunting, dengan terlibat aktif memberikan bantuan, baik berupa pemberian donasi, bahan pangan, ataupun makanan tambahan untuk penderita stunting ataupun keluarga yang beresiko stunting.

Sementara itu, perwakilan BKKBN Provinsi Sumut Rabiatu Adawiyah menyampaikan, program penurunan stunting bukan hanya tugas satu instansi. Melainkan tugas dan tanggung jawab semua sektor, termasuk masyarakat.

"Harapan kami, tahun depan sesuai target pemerintah secara nasional 14 persen dan kalau bisa penurunan angka stunting di Pematangsiantar 9 persen. Karena kami melihat kesungguhan Pemko ini, terlihat percepatan penurunan stunting selama tiga tahun berturut-turut," terangnya.

Kontributor: Armeindo