Nezar Djoeli: Putuskan Kontrak Proyek 2,7 T, Kabiro Keuangan Tolonglah Antar Kerbau ke PSI Sumut

Kitakini.news – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) Sumatera Utara (Sumut), HM Nezar Djoeli ST meminta Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) agar memutuskan kontrak proyek Multiyears Rp2,7 triliun. Sebab selain metode penganggarannya tidak benar, juga progress pencapaian pekerjaan tidak tercapai, karena tahun 2022 tinggal beberapa hari lagi.

Baca Juga:

• Muryanto Diperiksa KPK, Kemanan Kampus Intimidasi Larang Mahasiswa Protes
• Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok di Sumut Dipicu Masalah Pasokan
• Inalum Genjot Produksi Green Aluminium dengan Teknologi Mutakhir Tiongkok

“Ayo selamatkan uang rakyat, DPRD Sumut juga jangan hanya tidur dan diam terpaku. Batali proyek tersebut atau banyak persepsi negatif dari masyarakat terhadap lembaga yang seharusnya sangat diharapkan sebagai perwakilan rakyat Sumut,” cetus Nezar kepada wartawan, melalui keterangan tertulis, Rabu (28/12/2022).

Nezar juga sangat menyayangkan Pemprovsu selalu menutupi-nutupi kegiatan mega proyek senilai Rp2,7 Triliun tersebut, bahkan progress capaiannya juga ditutupi oleh Pemprovsu dan Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK), serta Biro Keuangan Setdaprovsu.

Menurut Anggota DPRD Sumut Periode 2014-2019 ini, Pemprovsu dalam CCO kontrak termin pertama tahun 2022 seyogyanya harus 67 persen, tapi sudah di Reduce menjadi 33 persen.

“Itupun hari ini tidak tercapai progress yang dicocokan oleh pihak pelaksana,” ketusnya.

Tak hanya itu, Nezar juga mengamati bahwa dalam pelaksanaannya dan menurut Pemprovsu, hari ini progress kerjaan tersebut 23 persen lebih kurang.

“Artinya, itu pun harus benar-benar diaudit investigasi atas progres tersebut. Karena patut diduga dalam realnya di lapangan, masih banyak yang seharusnya penilaian persentase dalam pelaksanaan tersebut, masih belum selesai dalam hitungan partisial dalam menghitung progres,” tegasnya.

“Kalau mau jujur, dihitung secara detil paling, progres hanya sekitar 15-16 persen, seperti ada daerah hanya siap Base Cose-nya atau ada paret yang belum juga siap. Sementara namanya Multiyears dalam sistim rancang bangun tersebut harus mengeluarkan Quality Insurance, harus siap dalam bentuk per 1 kegiatan,” paparnya.

“Misalnya kegiatan tersebut mengaspal, harus siap dari Base Cose, drainase ataupun jembatannya sekalian. Progress capaian tidak bisa dihitung secara partisial saja atas seluruh kegiatan,” terangnya,

 “Bayangkan kalau semisalnya 33 persen dari Rp2,7 Triliun sekitar Rp630 milyar. Kalau mengaspal itu 1 kilometer sama dengan Rp6 Milyar, maka kondisi hari ini jalan di Sumut harusnya sudah kelar 100 kilometer. Pertanyaannya yang mana areal 100 kilometer tersebut,” tandasnya.

Lebih lanjut Nezar Djoeli mengatakan, bahwa masih jelas diingatannya, Ismail Sinaga selaku Biro Keuangan pernah mengatakan kepada media akan memberikan satu ekor Kerbau jika pengerjaan tidak selesai ditahun ini 33 persen.

“Maka saya nyatakan kepada Ismail, tolonglah antarkan Kerbau itu ke PSI,” tukas Nezar seraya minta Stop pembohongan publik. Ubahlah menjadi pemerintahan yang bersih dan transparansi, agar jargon Sumut Bermartabat benar-benar terjadi di Sumut,” pungkasnya.

Redaksi