Pemerintah Pusat Sedang Pertimbangkan Stop PPKM

Kitakini.news – Kalangan Epidemiolog menyambut baik rencana Pemerintah Pusat yang sedang mempertimbangkan akan menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun dengan catatan cakupan Vaksinasi dosis ketiga atau Booster sudah mencapai 80 persen,

Baca Juga:

• Muryanto Diperiksa KPK, Kemanan Kampus Intimidasi Larang Mahasiswa Protes
• Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok di Sumut Dipicu Masalah Pasokan
• Inalum Genjot Produksi Green Aluminium dengan Teknologi Mutakhir Tiongkok

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah berencana akan hentikan atau cabut PPKM, mengingat saat ini situasi pandemi Covid-19 di Indonesia trennya sedang positif, angka penurunannya terus menurun

Menurut Kepala Negara, kasus harian Covid-19 di Tanah Air, pergerakannya sudah di bawah 1.000 kasus setiap harinya. Karena itu, pemerintah akan segera melakukan kajian agar bisa memutuskan untuk mencabut PPKM atau tidak.

“Asal nanti sero survei kita sudah di atas 90, ya artinya imunitas kita sudah baik. Ada apapun dari manapun ya enggak ada masalah,” tuturnya seperti dilansir dari Inilah.com, Selasa (27/12/2022).

Pernyataan senada sebelumnya disampaikan Kemenkes yang mengatakan kajian tentang penghentian PPKM itu membahas tentang upaya menyiapkan masyarakat dan fasilitas kesehatan (faskes).

“Masih jadi pembahasan para ahli epidemiologi dan kesehatan masyarakat untuk menyiapkan masyarakat dan faskes. Surveilens kasus dan genomik diperkuat dan kesadaran masyarakat untuk tes,” ucap Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Minggu (25/12/2022).

Wacana pemerintah yang hendak melalukan pencabutan PPKM disambut baik oleh Epidemiolog lapangan dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Yudhi Wibowo.

“Kalau menurut data, itu (kasus Covid-19) trennya kan menurun. Kalau memang menurun, ya saya kira (rencana penghentian PPKM) boleh dipertimbangkan,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin (26/12/2022)

Kendati demikian, ia turut mengingatkan pencabutan PPKM harus diimbangi dengan cakupan vaksinasi Covid-19, utamanya vaksin dosis ketiga. “Boleh dihentikan jika cakupan vaksin sudah mencapai 80 persen,” ujarnya.

Disinggung soal kemungkinan terjadinya peningkatan kasus Covid-19 setelah penghentian PPKM, dia yakin pemerintah dapat segera mengambil tindakan pengendalian.

“Di pusat kan banyak pakar-pakar, pertimbangannya sudah sangat banyak. Kalau saya secara pribadi sudah oke (PPKM dihentikan),” tandasnya.

Redaksi