Gubsu: Pembebastugasan Bambang Pardede Sesuai Prosedur

Kitakini.news – Pembebastugasan Bambang Pardede sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumatera Utara (Kadis PUPR) Sumatera Utara telah sesuai prosedur yang diatur Perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Turun ke Jalan Bantu Warga Terjebak Banjir, 148 Bencana Terjadi dalam Tiga Hari
• SMI Desak Negara Bertindak Tegas Atasi Darurat Ekologis di Sumatera Utara
• Bencana Berulang di Tapanuli, WALHI: Ini Bukan Alam, Ini Bencana Ekologis

“Silahkan saja lapor ke Komisi Apratur Sipil (KASN). Ini juga kan sudah seizin KASN. Semua itu ka nada aturannya,” cetus Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi di Medan, Kamis (22/6/2023).

Gubsu juga mempersilahkan Bambang Pardede untuk melapor ke KASN prihal pembebastugasannya. Selama menjabat Kadis PUPR Sumut, Bambang sudah diberi peringatan tiga kali terkait kinerjanya dan Proyek Multiyears senilai Rp2,7 triliun yang sedang berjalan adalah salah satunya.

“Tiga kali sudah diberi peringatan organisasi, semua berlaku sama. Perkara dekat, saya dekat sekali, orang dia (Bambang,red) adik kelas saya di SMA Negeri 1,” ucapnya.

Hal senada juga dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Sumut Safruddin yang menjelaskan bahwa pembebastugasan Bambang sudah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Pemberhentian Bambang Pardede sudah mengikuti mekanisme yang diatur dalam PP Nomor  11 tahun 2017 tengang Manajemen ASN,” tuturnya

Mengenai informasi Bambang Pardede ke Polda Sumut tentang akun MySAPK miliknya yang dipalsukan, Safrudin akan menghormati proses hukum yang berlaku.

“Kami belum dapat konfirmasi, namun prinsipnya kami menghormati proses hukum dan akan koperatif mengikuti proses hukum,” ucapnya.

Sebelumnya media ramai memberitakan pernyataan Bambang Parede beserta pengacaranya mengenai ketidakpuasannya lantaran dibebastugaskan sebagai Kadis PUPR Sumut. Bahkan Bambang telah melaporkan pegawai Badan Kepegawaian Sumut ke Polda Sumut.

Redaksi