Ahmad Hadian: DPRD Sumut Akan Panggil PT Pupuk Indonesia Grup

Kitakini.news –Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) akan segera memanggil PT Pupuk Indonesia Grup di untuk memberikan penjelasan secara transparan tentang keberadaan ratusan ton pupuk subsidi yang ditimbun di gudang tersebut.

Baca Juga:

• DMDI Indonesia dan Artha Graha Peduli Turunkan Tim dan Bantuan ke Daerah Terdampak Bencana
• DPD PKN Sumut Perluas Jaringan ke Tanjung Balai, Plt Ketua DPC Resmi Ditunjuk
• Rumah Terduga Bandar Narkoba Dibakar Warga, Lima Orang Diamankan Polres Madina

“Apa maksudnya? Sementara petani selama beberapa tahun ini menjerit karena sulitnya mendapatkan pupuk subsidi. Jangan khianati masyarakat petani. Mereka adalah tulang punggung perekonomian bangsa. Justru harusnya dibantu agar prasarana untuk mereka mudah didapat, sehingga pertanian Sumut maju dan kesejahteraan masyarakat petani semakin membaik dan meningkat,” tegas Anggota Komisi B DPRD Ahmad Hadian kepada Kitakini.news melalui sambungan seluler dari Medan, Selasa (30/5/2023).

Hal ini dikatakan Ahmad Hadian merespon temuan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara terhadapn ratusan ton stok pupuk subsidi yang menumpuk di gudang pupuk Lini III milik PT Pupuk Indonesia Grup yang berada di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Senin (29/5/2023).

Ahmad Hadian mengungkapkan, selama ini pihaknya telah menengarai banyaknya masalah dalam system distribusi pupuk subsidi di Sumut. Salah satunya yakni terlalu panjangnya rantai distribusi.

“Dan sebelumnya saya pernah mengusulkan dan bahkan mendesak agar memangkas rantai distribusi dan tak perlu terlalu banyak agen didalamnya. Cukup dari produsen ke gudang distribusi di provinsi dan kabupaten lalu langsung ke kelompok tani saja. Sebab, kelompok tani kita rata-rata sudah berbadan hukum. Jadi biarkan mereka yang mengelola sendiri kebutuhan pupuk subsidinya,” tandas Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Menurut Ahmad Hadian, terlalu banyak pihak yang terlibat justru malah menambah persoalan baru.

“Misalnya ada muncul oknum-oknum yang diduga mengoplos pupuk subsidi menjadi pupuk non subsidi. Selain itu, ada juga yang mewajibkan petani harus membeli paket sarana produksi padi (Saprodi) berupa pupuk subsidi dengan obat-obatan tertentu saat menebus jatah pupuk subsidinya. Jelas ini tidak betul,” cetusnya.

Maka dari itu, lanjut Ahmad Hadian, dirinya meminta aparat penegak hukum untuk turun melakukan investigasi persoalan ini.

“Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tiinggi Sumut harus menyelidiki ini. Jika ditemukan unsure pidana didalamnya, jangan segan-segan menegakkan hukum dengan adil. Masyarakat petani sudah cukup dibuat susah selama beberapa tahun ini akibat sulitnya mendapatkan pupuk subsidi,” tukasnya.

Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Sumut menemukan ratusan ton stok pupuk bersubsidi menumpuk di gudang pupuk milik PT Pupuk Indonesia Group di Kabupaten Serdang Bedagai.

Temuan ini terungkap setelah Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumut Abyadi Siregar bersama tim melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Gudang Pupuk Lini III milik PT Pupuk Indonesia Group yang berada di Desa Firdaus, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Sergai, Senin (29/5/2023).

Redaksi