DPR-RI Terus Kawal Kasus AKBP AH

Kitakini.news – Putusan Majelis Etik Polri yang telah memberhentikan AKBP Achiruddin Hasibuan secara tidak hormat diapresiasi oleh Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Habiburokhman sembari mengingatkan bahwa peristiwa yang terjadi di Sumatera Utara (Sumut) itu bisa menjadi pembelajaran kepada setiap pejabat.

Baca Juga:

• Lakalantas Pikap Vs Tronton, Tiga Korban Masuk RS TNI Padangsidimpuan
• Polisi Tangkap Pelaku yang Cabuli Anak Tiri Tuna Runggu
• Tersangka TPPO Mantan Bupati Langkat Dilimpahkan ke Kejati Sumut

“Sikap dan keputusan tegas Polri terhadap AKBP AH dan putranya telah membuktikan bahwa asas kesamaan di muka hukum dijunjung tinggi. Dan Polri memang hadir memberi keadilan,” imbuh Habiburokhman di Jakarta melansir dari laman resmi dpr.go.id, Kamis (4/5/2023).

Selain itu, lanjut Habiburokhman, putusan Majelis Etik Polri yang menerapkan sanksi PTDH dan juga menetapkan AKBP AH sebagai tersangka penganiayaan dinilai sudah tepat.

“PTDH dan penetapan tersangka tersebut telah sesuai dengan apa yang secara kasatmata bisa kita lihat dari video penganiayaan,” cetusnya.

Lebih lanjut Habiburokhman menerangkan, bahwa AKBP AH juga terlihat jelas membiarkan anaknya melakukan penganiayaan. Pembiaran tersebut juga diniaal sangat tidak pantas dilakukan. Sebab H adalah seoang Anggota Polri yang seharusnya mengayomi.

“Perisitiwa itu harus menjadi pelajaran kepada seluruh pejabat dan keluarganya bahwa jabatan setinggi apa pun tidak bisa membuat kebal hukum. Sebagai mitra Polri, Komisi III akan terus mengawal kasus ini sampai selesai dan sampai keadilan benar-benar ditegakkan,” tegasnya.

Seperti diketahui AKBP AH dipecat karena membiarkan anaknya melakukan penganiayaan. Selain itu juga berdasarkan hasil sidang kode etik di Propam Polda Sumut dan dinyatakan terbukti melanggar kode etik profesi Polri.

Redaksi