Banyak Penolak, UU Ciptaker Lebih Berpihak Kepada Pengusaha

Kitakini.news– Undang-Undang Omnibuslaw Cipta Kerja (UU Ciptaker) ditolak banyak masyarakat karena dinilai lebih berpihak kepada pengusaha dibanding kepada pekerja.

Baca Juga:

• Situs Klub Nilai Komentar Mo Salah “Memalukan”, Isyarat Pergi dari Liverpool Jadi Jalan Terakhir?
• Tim Futsal Putra Terbaik se-Sumatera Siap Bertanding Babak Regional Final AXIS Nation Cup 2025 di Palembang
• Muryanto Diperiksa KPK, Kemanan Kampus Intimidasi Larang Mahasiswa Protes

“Kenapa ada penolakan terhadap rancangan Omnibuslaw. Karena semangatnya bukan untuk membela masyarakat, tapi lebih kepada  kalangan pengusaha," cetus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Nasir Djamil di Aceh melansir dari laman resmi dpr.go.id, Senin (1/5/2023).

Nasir menjelaskan, usai mengetahui RUU Omnibuslaw tidak membela rakyat, banyak penolakan UU tersebut. Pertama dari kalangan mahasiswa hingga kekuatan-kekuatan politik di parlemen.

“Maka dari itu, kami sebagai anggota parlemen yang mewakili Aceh menyampaikan terima kasih kepada buruh dan pekerja di Aceh yang telah menyuarakan tuntutannya," ucapnya.

Nasir juga mememinta para buruh harus tetap bersemangat dalam menyampaikan tuntutan karena ini adalah hak politik sebagai warga negara untuk menyuarakan aspirasi.

“Pada hari ini para buruh tergabung dalam serikat pekerja Aceh melakukan peringatan dan tentu saja ada sejumlah tuntutan yang disuarakan. Diantaranya berupa Omnibuslaw Cipta Kerja, kemudian RUU Kesehatan, Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan. Semoga para pekerja rumah tangga bisa diberi perlindungan karena memang tujuan bernegara dan berbangsa melindungi segenap bangsa indonesia," bebernya.

Begitu pula dengan rancangan RUU Omnibuslaw tentang Kesehatan, lanjut Nasir, yang dinamikanya sangat tinggi. Karena itu, dirinya berharap yang diaspirasikan hari ini bisa di tindak lanjuti oleh para politisi.

“Soal reformasi agraria dan kedaulatan pangan ini menjadi pekerjaan rumah yang hari ini belum dapat diselesaikan," cetusnya.

Lebih lanjut Nasir memaparkan, dalam UU Cipta Kerja bahwa reforma agraria juga menyimpan masalah seperti masalah bank tanah.

“Karena itu saya menyambut baik dan semoga serikat pekerja Aceh bisa terus mengkonsolidasikan dirinya. Sehingga, hak-hak buruh dan hak pekerja di Aceh yang masih belum dipenuhi kedepannya bisa lebih baik lagi,” pungkasnya.

Redaksi