Ingin Bunuh Warga Muhammadiyah, DPR-RI Kecam Tindakan Oknum BRIN

Kitakini.news – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik (DPR-RI), Saleh Partaonan Daulay mengecam tindakan oknum peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang hendak membunuh warga Muhammadiyah.

Baca Juga:

• Situs Klub Nilai Komentar Mo Salah “Memalukan”, Isyarat Pergi dari Liverpool Jadi Jalan Terakhir?
• Tim Futsal Putra Terbaik se-Sumatera Siap Bertanding Babak Regional Final AXIS Nation Cup 2025 di Palembang
• Muryanto Diperiksa KPK, Kemanan Kampus Intimidasi Larang Mahasiswa Protes

Saleh menegaskan, pernyataan oknum peneliti berinisial APH yang menghalalkan darah semua warga Muhammadiyah itu tidak pantas disampaikan seorang aparatur sipil negara (ASN).

"Apalagi kerja di lembaga penelitian seperti BRIN. Betul-betul aneh. Mereka kan ASN. Mestinya profesional, tidak memihak satu keagamaan atau kelompok organisasi," cetus Saleh melansir dari laman resmi dpr.go.id, Jumat (28/4/2023).

Menurutnya, ancaman yang disampaikan ASN itu sangat menodai kerukunan umat beragama. Banyak warga negara yang merasa was-was, khawatir, bahkan takut.

"Menghalalkan darah itu sama dengan ancaman membunuh. Itu pernyataan sangat serius dan berbahaya. Ini bukan delik aduan. Kalau ada ancaman membunuh seperti itu, aparat penegak hukum harus segera mengambil langkah. Paling tidak pelakunya diamankan terlebih dulu, diperiksa dasar dari pernyataannya," ucap Tokoh Muhammadiyah itu.

Di Indonesia, lanjut dia, perbedaan antar suku dan agama itu hal biasa. Semua saling menghormati. Semua hari besar umat beragama dirayakan dengan baik, dijadikan libur bersama.

"Kalau yang beda agama saja saling menghormati, kenapa yang hanya berbeda metode penentuan 1 Syawal malah seperti mau perang? Perbedaan itu bukan hanya sekali ini terjadi, dan tidak hanya di Indonesia, di negara lain pun ratusan negara merayakan Lebaran pada 21 April," jelas Politisi Fraksi PAN ini.

Saleh juga menilai, sebagai ilmuwan, Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin Thomas sangat tidak bijak. Bahkan pada titik tertentu, dia menggiring pada perdebatan yang menjurus pada perpecahan.Di tingkat akar rumput, hal ini sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan.

Apalagi, kata Saleh, sebagai ilmuwan BRIN yang merupakan lembaga negara dan pembiayaannya dari APBN yang bersumber dari dana masyarakat. Karena itu, seluruh program dan kegiatannya harus dipergunakan bagi kepentingan seluruh masyarakat, tidak boleh dibeda-bedakan.

"Kalau ada oknum yang memakai BRIN untuk kepentingan sesaat kelompok tertentu, itu adalah kesalahan. Etika ASN sebagai pelayanan masyarakat dilanggar. Harus diluruskan," ujar Saleh.

Saleh mengatakan, sebelum keberadaan Thomas sebagai tim isbat Kemenag, tidak ada perdebatan tersebut. Kalaupun ada, lanjut Saleh tidak sampai saling menyalahkan dan mendiskreditkan.

"Dalam kaitan ini, Thomas Djamaluddin semestinya diberi sanksi. Paling tidak, dia jangan diberi tugas lagi dalam hal penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal," imbuhnya

Sebelumnya ramai sebuah tangkapan layar Twitter terkait aksi mengancam akan membunuh warga Muhammadiyah. ncaman pembunuhan itu ditulis akun facebook dengan alamat web.facebook.com/a.p.hasanuddin dalam sebuah diskusi di sosial media.

Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan? Banyak bacot emang!!! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian," demikian pernyataan Andi di Facebook.

BRIN telah mengkonfirmasi bahwa benar akun tersebut merupakan milik salah satu ASN mereka, yaitu APH.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko lantas meminta maaf atas peristiwa tersebut dan berjanji akan memproses sidang etik APH pada Rabu (26/4/2023) besok.

"BRIN meminta maaf, khususnya kepada seluruh warga Muhammadiyah, atas pernyataan dan perilaku salah satu sivitas BRIN, meskipun ini adalah ranah pribadi yang bersangkutan," kata Laksona

Andi Pangerang Hasanuddin (APH), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyampaikan surat pernyataan permintaan maaf atas ancaman pembunuhan yang dilontarkannya kepada warga Muhamamdiyah di media sosial (medsos).

Surat pernyataan maaf itu disampaikan melalui peniliti senior BRIN Thomas Jamaluddin.

Redaksi