ARS: Akhiri Perdebatan Soal Pribumi dan Non Pribumi

Kitakini.news – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Abdul Rahim Siregar meminta perdebatan Wakil Walikota Medan Aulia Rachman dan Rudy Hermanto terkait ungkapan pribumi dan non pribumi sebaiknya jangan dilebih-lebihkan. Sebab, seolah-olah ada yang tertuduh salah dan ada yang dianggap benar.

Baca Juga:

• INALUM Prioritaskan Bantuan Bencana di Sumatera, Alihkan Perayaan Ulang Tahun ke-50 untuk Kemanusiaan
• Sepanjang 2025, Bobby Nasution Benahi 44,9 Km Jalan Provinsi
• PN Medan Terima Dua Gugatan Lingkungan Hidup terhadap PT Toba Pulp Lestari dan PT Tri Bahtera Srikandi

“Kita tidak boleh terperangkap pada pemaknaan diksi pribumi dan non-pribumi serta Rasis,” ujar Abdul Rahim Siregar kepada wartawan melalui sambungan seluler dari Medan, Selasa (18/4/2023).  

Wakil rakyat yang akrab disapa ARS ini menjelaskan, adalah benar sejak setelah reformasi sampai sekarang keberadaan serta peran seluruh etnis sudah mewarnai seluruh kehidupan dengan segala dinamikanya.

Beda dengan sebelum reformasi, lanjut ARS, beberapa dekade terakhir ini mereka bukan hanya berkecimpung di dunia bisnis/perdangan saja, tapi sudah masuk ke lembaga DPR/DPRD.

“Seperti Sofyan Tan di Senayan, Hasyim sebagai ketua DPRD Medan dan juga Kepala Imigrasi yang di Jalan Gatot Subroto juga dari etnis tionghoa. Artinya bahwa ketika seseorang sudah memiliki KTP, berarti statusnya sama dengan etnis atau suku yang lain seperti suku Jawa, Batak, Sulawesi, Kalimantan dan lainnya,” papar ARS

“Dan sebenarnya kita semua setara dan memiliki peran sama dalam membangun negeri kita yang tercinta. Yang kita tidak sepakat dan setuju adalah ketika ada orang-orang di luar etnis dan suku di Indonesia melakukan upaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan kita,” beber Politisi PKS ini.

“Kemudian, yang kita tidak terima adalah ada pihak-pihak/antek-antek yang memanfaatkan situasi kondisi kebersamaan dan kekompakan untuk kepentingan kelompoknya dan yang sangat berbahaya pihak-pihak yang merasa bahwa etnis/sukunya paling tinggi dan hebat dibanding etnis/suku lain,” pungkasnya. 

Menurut ARS, ungkapan kata-kata pribumi dan non-pribumi serta rasis juga kurang tepat dipakai sebagai diksi pembicaraan dan diskusi, karena dikhawatirkan dapat  memicu dan mengusik kebersamaan dan kesetaraan selama ini yang sudah dijalin dan dibangun bersama. 

“Karena kalau kita lihat lebih dekat dalam referensi literasi dan Wikipedia sudah jelas bahwa Pribumi Nusantara, Pribumi Indonesia disebut juga sebagai Bumiputra Indonesia adalah istilah yang mengacu pada kelompok penduduk asli yang berasal dari wilayah kepulauan Indonesia,” terangnya.

Sedangkan rasisme, sambung ARS, adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu.

“Bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya dan inilah yang sangat berbahaya bagi kita dalam membangun Indonesia dalam bingkai adat dan budaya yang dikawal oleh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” tandasnya.

Abdul Rahim merupakan wakil rakyat yang berasal dari Dapil Sumut 7/Tabagsel yang tahun lalu sudah dilantik dan dikukuhkan sebagai Ketua Umun DPP Forum Masyarakat Dalihan Natolu (Formadana) oleh Edy Rahmayadi Gelar Mangaraja Sojuangon Perkasa Alam Nasution sebagai ketua Dewan Pembina Formadana.

Redaksi