DPRD Sumut Desak Pemprovsu Prioritaskan alokasi Pupuk Subsidi ke Karo, Dairi, Pakpak

Kitakini.news – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura (DKP) serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) agar memprioritaskan pengalokasian pupuk subsidi ke Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat. Sebab, ketiga daerah tersebut merupakan pemasok sayur-mayur dan buah-buahan terbesar di Sumut.

Baca Juga:

• INALUM Prioritaskan Bantuan Bencana di Sumatera, Alihkan Perayaan Ulang Tahun ke-50 untuk Kemanusiaan
• Walhi : Tak Cukup Hanya Cabut Izin, Presiden Harus Tuntut PT TPL Ganti Rugi dan Rehabilitasi Lingkungan
• FORSOMAKAR Desak Gubernur Sumut Benahi Perizinan Tambang Galian C dan Hentikan Maraknya Tambang Ilegal

"Kita tahu ketiga kabupaten itu hampir 80 persen masyarakatnya menggantungkan hidup di sektor pertanian, bahkan termasuk daerah yang memenuhi kebutuhan sayur-mayur di Sumut dan terbesar diproduksi dari Karo," kata Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Salmon Sumihar Sagala kepada wartawan melalui sambungan seluler di Medan, Rabu (12/4/2023).

Menurut Salmon, saat ini petani sangat membutuhkan pupuk bersubsidi dengan memprioritaskan pengalokasiannya ke ketiga kabupaten tersebut, mengingat pemakaian pupuk sangat banyak dibutuhkan.

"Kita tahu, ketiga kabupaten yang merupakan memiliki areal pertanian yang luas, selalu kekurangan pupuk bersubsidi. Sehingga perlu diprioritaskan pengalokasiannya, agar petani tidak lagi mengalami gagal panen dan keberpihakan pemerintah akan terlihat jelas dan nyata," tandasnya.

Hal ini dikatakan Salmon merespon aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses di ketiga kabupaten tersebut dan berharap menjadi perhatian serius dari Pemprovsu guna mengurangi penderitaan petani yang terus mengalami krisis pupuk setiap musim tanam dan pemupukan tiba.

“Sebenarnya, jauh-jauh hari kita di lembaga legislatif telah mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) kelangkaan pupuk bersubsidi. Tapi hingga kini belum terealisasi, sehingga masyarakat berharap agar dibentuk pengawasan pendistribusian pupuk secara maksimal," ungkap politisi PDI Perjuangan ini.

Salmon menjelaskan bahwa pengawasan ini dibentuk untuk melakukan monitoring agar pupuk bisa aman sampai ke tangan petani. Sehingga para petani memperoleh jatah pupuk bersubsidi sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), sehingga kebutuhan tanaman petani bisa terjamin.

"Jika kebutuhan pupuk petani disalurkan secara tepat sasaran sesuai dengan RDKK, dipastikan petani tidak akan kekurangan pupuk, sebab kuota pupuk bersubsidi telah terpenuhi, tentunya kehidupan petani bisa terbantu dan tidak merasa resah lagi akibat kekurangan jatah pupuk," pungkasnya.

Redaksi