Ingin Jadi Pemimpin, AHY Lebih Baik Belajar Pada Jokowi Yang Kaya Prestasi

Kitakini.news – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai mendadak jadi pahlawan kesiangan terkait dengan pembatalan status tuan rumah Indonesia diajang Piala Dunia U-20 oleh Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA).

Baca Juga:

• Risiko Tekanan Rupiah Meningkat, Meski Emas dan IHSG Naik di Tengah Geopolitik
• BEI Dorong Literasi dan Inklusi Pasar Modal untuk Masyarakat Indonesia di 2026
• Resolusi Finansial 2026, Pasar Modal sebagai Strategi Pengelolaan Aset Jangka Panjang

“Lebih baik AHY menyatakan malu hidup zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), karena 10 tahun berkuasa tunduk pada kepentingan asing,” cetus Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem),Wanto Sugito kepada Kitakini.news melalui keterangan Pers, Minggu (2/4/2023).

Sebelumnya, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku malu lantaran Indonesia batal jadi tuan rumah piala dunia U-20.

"Saat ini kita malu pada dunia internasional. Karena ketidakmampuan kita untuk menyelesaikan situasi internal dalam negeri sendiri," ucap AHY.

Merespon hal itu, Alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulah Jakarta ini menilai bahwa AHY tidak memahami pentingnya penolakan terhadap Israel dalam memastikan bahwa bangsa Indonesia punya prinsip.

“Ini adalah prinsip bangsa Indonesia terhadap Israel. Harusnya lebih paham bagaimana bangsa ini bersikap terhadap Israel dan juga kepada Palestina,” cetusnya.

“Terbukti Timnas Palestina dibombardir ketika sedang main sepak bola oleh Israel. Rumah sakit pun di Bom. Mana sikap AHY? AHY lagi-lagi sudah ikut-ikutan bapaknya yang lebih tunduk pada kepentingan asing,” tukas Wanto.

“Harus dipahami, SBY menyerahkan Blok Minyak terbesar Indonesia yaitu Blok Cepu ke Asing, yakni Exxon Mobil sebagai upah politik Amerika Serikat atas dukungannya terhadap SBY. Berbeda ketika Ibu Megawati menjadi Presiden. AS saat itu marah ke Indonesia karena terlalu keras menolak aksi serangan terhadap Irak. Sikap Bu Mega terbukti benar, Timur Tengah menjadi berantakan. Hal-hal seperti ini yang harusnya membuat AHY malu,” beber mantan aktivis 98 ini.

Tak hanya itu, Kader nasionalis ini juga menilai SBY terlalu nurut kepada tekanan asing, sehingga biaya masuk produk-produk pertanian termasuk beras menjadi nol persen. Terjadi liberalisasi di bidang ekonomi dan pangan.

“SBY merubah model politik Indonesia sangat liberal demi ambisi menang Pemilu 300 persen.  Tidak pernah ada rejim otoriter sekalipun mampu menaikkan 300 persen. Semua dengan kecurangan massif,” tandas Wanto.

Pria yang akrab disapa Klutuk ini juga mengingatkan agar AHY jangan mempertanyakan komitmen Presiden Jokowi yang keberhasilannya berlipat-lipat dari 10 tahun ketika berkuasa.

“AHY juga harus malu pada bangsa dan negara, ketika Pemerintahan SBY melakukan kriminalisasi terhadap mantan Ketua KPK Antasari. Jadi malulah pada diri sendiri. Lebih baik AHY menebus kesalahan bapaknya dan menanggung rasa malu akibat kriminalisasi hukum dan berbuat yang terbaik,” paparnya.

Wanto juga mengaku khawatir nanti orang akan menilai pernyataan AHY akibat minimnya pengalaman. Di dunia militer pun, AHY kan pangkatnya baru memimpin 50 orang paling banyak.

“Jadi belajarlah dulu sebagai pemimpin agar obyektif. Lalu saya juga mau tanya apa yang dilakukan 10 tahun SBY dalam mendamaikan konflik Palestina-Israel?? Padahal waktunya 10 tahun loh,” katanya.

Wanto juga mengingatkan AHY jangan suruh anak buahnya nimpali kritik pada dirinya. “Saya hanya mau berdebat langsung dengan AHY, terserah dimanapun oke,” paparnya.

Lagi-lagi, Wanto meminta AHY harus banyak belajar tentang sejarah lahirnya Indonesia, isi konstitusi dan peraturan pemerintah terkait hubungan Indonesia dengan Israel yang tertuang dalam permenlu Nomor 3 Tahun 2019.

Dengan menerima Israel di Indonesia, masih kata Wanto, tentu melukai hati rakyat Palestina, sebab Palestina-lah yang memberi dukungan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia serta mengajak negara-neagra Timur Tengah untuk melakukan hal serupa.

“Orang minim pengetahuan akan data, sejarah dan peraturan pemerintah ya begini modelnya. Lagi pula, saya yakin sekali bahwa pembatalan tersebut tidak mungkin hanya karena faktor dua pemerintah daerah tersebut. Masa FIFA selemah itu sih? Yang seharusnya kita tekan bersama adalah alasan dibalik keputusan FIFA atas pembatalan itu,” pungkasnya.

“Jika AHY terus mendeskreditkan pemerintah, REPDEM akan berdiri paling depan membela Presiden Jokowi,” tegasnya.

Redaksi