Lasro Marbun: Tata Kelola Pemerintahan Pemprovsu Sudah Banyak Berubah

Kitakini.news - Tata kelola pemerintahan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sepanjang tahun 2019 sampai 2023, banyak mengalami perubahan lebih baik. Hal ini dilihat dari banyaknya capaian positif yang diperoleh selama kepemimpinan Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi dan Wakil Gubsu Musa Rajekshah.

Baca Juga:

• INALUM Prioritaskan Bantuan Bencana di Sumatera, Alihkan Perayaan Ulang Tahun ke-50 untuk Kemanusiaan
• Walhi : Tak Cukup Hanya Cabut Izin, Presiden Harus Tuntut PT TPL Ganti Rugi dan Rehabilitasi Lingkungan
• FORSOMAKAR Desak Gubernur Sumut Benahi Perizinan Tambang Galian C dan Hentikan Maraknya Tambang Ilegal

Capai yang telah diraih Pemprovsu diantaranya, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah mencapai level tiga, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mencapai level tiga, indeks pengendalian korupsi di level tiga.

Kemudian, kepatuhan pelayanan publik berada di peringkat lima nasional. Hingga delapan kali memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

"Sumut ini bisa kok, dulu MCP (Monitoring Center for Prevention)  kita nomor 18, sekarang masuk nomor satu, dulu kepatuhan pelayanan publik kita nomor 28 sekarang nomor 5, dulu juga orang tak percaya kita bisa punya e-katalog, sekarang kita punya e-katalog dengan 52 etalase dengan ribuan produk, kita harus memaksa memang," papar Inspektur Sumut Lasro Marbun melalui keterangan tertulisnya di Medan, Sabtu (1/4/2023).

Menurut Lasro, perubahan tersebut merupakan tuntutan yang harus dilakukan. Oleh sebab, itu Pemprovsu berkomitmen terus melakukan perbaikan secara signifikan.

"Pemprovsu sangat menyadari hari ini pemerintah dituntut berubah, dengan dasar itu, Gubernur bersama Wagubsu berkomitmen melakukan lompatan dan perbaikan, dengan cara melakukan evaluasi dan terus evaluasi," tuturnya.

Maka dari itu, Lasro juga mengingatkan stakeholder lain juga mesti melakukan perbaikan. “Perbaikan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Tetapi diperlukan sinergi dari seluruh pihak tanpa kecuali,” tandasnya.

Redaksi