Akhirnya, Pemerintah Izinkan Monza Saat Ramadan dan Lebaran, Baskami: Hidup wong cilik

Kitakini.news – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Baskami Ginting mengapresiasi Menteri Koperasi dan UMKM serta Menteri Pedagangan yang telah memberikan pelonggaran kepada para pedagang pakaian bekas yang biasa disebut Monza.

Baca Juga:

• Walhi : Tak Cukup Hanya Cabut Izin, Presiden Harus Tuntut PT TPL Ganti Rugi dan Rehabilitasi Lingkungan
• FORSOMAKAR Desak Gubernur Sumut Benahi Perizinan Tambang Galian C dan Hentikan Maraknya Tambang Ilegal
• Berikut Tren Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Utara

Selama ini, kata Baskami, dirinya menampung keluh kesah para pedagang, terkait barang-barang yang telah terlanjur dibeli, tetapi tak dapat dipasarkan.

Hal itu pasca berlakunya peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No 18/2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Impor.

"Para pedagang meminta tenggat waktu agar barang dagangannya habis dulu sampai Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mereka berjanji untuk patuh atas larangan pemerintah. Hal ini seiring dengan kelonggaran yang diberikan pemerintah. Hidup wong cilik!!!," ujar Baskami kepada wartawan diruang kerjanya Gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (29/3/2023).

Menurut Baskami, hingga Hari Raya Idul Fitri 1444 H mendatang, pemerintah melalui dinas terkait perlu melakukan pemberdayaan para eks pedagang pakaian impor ini.

"Perlu dicarikan solusi, bagaimana mereka melanjutkan usahanya. Karena bagaimanapun, alih usaha itu butuh waktu dan modal yang tidak sedikit," jelasnya.

Politisi senior PDI Perjuangan ini juga mengungkapkan, pihaknya mendorong adanya kolaborasi antara para pedagang tradisional maupun modern dengan para anak muda kreatif.

"Sehingga UMKM kita dapat bertransformasi dari segala aspek dan naik kelas dengan inovasi dan pemanfaatan digital," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memberi kelonggaran kepada para pembeli atau reseller untuk menjual pakaian impor bekas pada saat Ramadhan dan Lebaran.

“Kewenangan di Pak Mendag, Pak Mendag menyampaikan, udah lah pedagang-pedagang yang masih punya barang yang udah kadung beli dari para penyelundup ini masih boleh jualanlah,” ujar Menkop dan UKM Teten Masduki saat konferensi pers di Jakarta, Senin (27/3/2023).

Meski dengan tegas melarang impor dan penjualan pakaian bekas termasuk penjualannya di e-commerce, pemerintah menyebutnya, melarang penindakan bagi para pedagang kecil. 

Saat ini, lanjutnya, pemerintah akan terlebih dahulu menghentikan penyelundupan barang impor bekas termasuk juga di dalam alas kaki barang impor bekas.

Kendati, masih diizinkan menjual barang bekas impor untuk sementara waktu, Menteri Teten meminta agar para pedagang memiliki kesadaran untuk beralih ke produk yang legal, seperti produk milik UMKM.

“Kita himbau lah ya mereka supaya punya kesadaran sendiri. Tujuan pemerintah kan cukup baik ya, bagaimana melindungi produsen-produsen fesyen lokal yang memang selama ini menjualnya di pasar domestik dan terpukul dengan produk impor dan juga bekas pakaian,” bebernya.

Redaksi