Wagirin Desak Pemprovsu dan Pemkab Deli Serdang Buka Pasar Rakyat di Klambir V

Kitakini.news – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi dan Bupati Deli Serdang Azhari Tambunan didesak agar melakukan kerjasama dengan PT Perkebunan Nusantara II (Persero) serta instansi lain untuk segera membangun Pasar Rakyat di kawasan Klambir V, Deli Serdang.

Baca Juga:

• Walhi : Tak Cukup Hanya Cabut Izin, Presiden Harus Tuntut PT TPL Ganti Rugi dan Rehabilitasi Lingkungan
• FORSOMAKAR Desak Gubernur Sumut Benahi Perizinan Tambang Galian C dan Hentikan Maraknya Tambang Ilegal
• Berikut Tren Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Utara

Sebab, kata Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Wagirin Arman, sudah puluhan tahun daerah Klambir V tidak memiliki pasar rakyat.  

"Sudah puluhan tahun saya lahir dan dibesarkan di Klambir V, namun hingga kini tak ada pasar/pajak. Maka dari itu, DPRD Sumut mendesak Pemprovsu dan Pemkab Deli Serdang ikut menggairahkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dengan membangun pasar/pajak tradisional rakyat," kata Wagirin kepada wartawan di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (29/3/2023).

Wagirin mengungkapan, para pedagang selama ini menjajahkan dagangannya terpaksa mendirikan lapak berjualan disepanjang Jalan Klambir V, persisnya didepan Pasar Kampung Lalang sampai ke Rel PT KAI dan dibawah jembatan Jalan Tol.

“Ini terpaksa dilakukan para pedagang, karena tidak ada pasar rakyat yang dibangun Pemprovsu maupun Pemkab Deli Serdang,” cetunsya.  

Melihat kondisi tersebut, Politisi Senior Partai Golkar ini mengaku prihatin karena aktifitas para pedagang dinilai meresahkan para pengguna jalan umum tersebut.

Selain menjadi penyebab kemacetan panjang, lanjut Wagirin, para pedagang yang berjualan di bahu jalan juga membuat kondisi jalan semakin sempit, sehingga banyak kendaraan, khususnya roda tiga dan roda empat sulit ketika ingin mendahului.

"Tak hanya itu, para pedagang juga membuka lapak berjualan di depan rumah orang, bahkan menyewa lahan di lokasi umum yang berdekatan dengan jalan umum," ungkap Wagirin.

Wagirin juga mengatakan bahwa selama kegiatan reses belum lama ini, dirinya juga mendengarkan keluhan warga Klambir V yang sudah lama mendambakan hadirnya pasar rakyat.

"Mereka ada yang iri karena di kawasan yang berbatasan dengan Kota Medan, banyak ditemukan pasar tradisional rakyat," cetusnya.

Oleh karena itu, Wagirin meminta Pemprovsu dan Pemkab Deli Serdang melalui dinas terkait untuk menjajaki kemungkinan penggunaan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) untuk dibangun pasar rakyat.

"Saya kira masih banyak lahan yang berstatus eks HGU milik PTPN II yang nganggur, ini kalau bisa diserahkan pengelolaannya menjadi pasar," tuturnya.

Masih kata Wagirin, DPRD Sumut memperkirakan lahan  untuk membangun pasar rakyat itu tidak sampai 4 hektar.

"Kira-kira 3 atau 4 hektar lah, lahan di Klambir V cukup luas, kita minta 3-4 hektar aja," imbuh Wagirin yang berasal dari Dapil Sumut III meliputi Kabupaten Deli Serdang.

Hal senada juga dikatakan Anggota DPRD Sumut HM Subandi yang juga Dapil III Deli Serdang mendesak Gubsu Edy Rahmayadi untuk segera mengeluarkan daftar nominatif lahan eks HGU yang luasnya lebih 5.000 hektar, untuk kemudian dialihfungsikan demi kepentingan pelaku UMKM di Klambir V.

"Soal daftar nominatif ini jadi kewenangan penuh Gubsu dan usul agar dikeluarkan sekitar 3-4 hektar dan diprioritaskan mendirikan pasar rakyat di Klambir V," pungkasnya.

Redaksi