Larangan Buka Puasa Bersama Hanya Untuk Pejabat Pemerintahan Bukan Masyarakat Umum

Kitakini.news – Arahan agar tidak mengadakan buka puasa bersama hanya ditujukan kepada para pejabat di internal pemerintahan dan tidak berlaku untuk masyarakat umum.

Baca Juga:

• BEI Dorong Literasi dan Inklusi Pasar Modal untuk Masyarakat Indonesia di 2026
• Resolusi Finansial 2026, Pasar Modal sebagai Strategi Pengelolaan Aset Jangka Panjang
• Presiden Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Perusak Lingkungan, Luas Konsesi Capai 1 Juta Hektare

“Arahan untuk tidak berbuka puasa bersama itu hanya ditujukan untuk internal pemerintah, khususnya para Menko, para menteri dan kepala lembaga pemerintah non-kementerian, bukan untuk masyarakat umum. Sekali lagi bukan untuk masyarakat umum,” tegas Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo di Jakarta, melansir dari lama resmi Presidenri.go.id, Selasa (28/3/2023).

Jokowi menegaskan bahwa arahan itu dikeluarkan karena banyaknya sorotan masyarakat terhadap kehidupan para pejabat pemerintah saat ini.

Karena itu, Jokowi pun meminta jajaran pemerintah untuk mengedepankan semangat kesederhanaan dalam menyambut bulan Ramadan 1444 H.

“Saya minta agar jajaran pemerintah menyambut bulan puasa tahun ini dengan semangat kesederhanaan, tidak berlebihan,” cetus Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk mengalihkan anggaran buka puasa bersama kepada kegiatan yang lebih bermanfaat. Mulai dari pemberian santunan kepada fakir miskin, yatim piatu, hingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Termasuk juga bisa dipakai untuk mengadakan pasar murah bagi masyarakat,” pungkasnya.

Redaksi