Hendro Susanto Pertanyakan Larangan Buka Puasa Bersama oleh Pemerintah

Kitakini.news – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Hendro Susanto menyesalkan kebijakan pemerintah yang melarang pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) berbuka bersama selama Ramadan 1444 Hijriah.

Baca Juga:

• Walhi : Tak Cukup Hanya Cabut Izin, Presiden Harus Tuntut PT TPL Ganti Rugi dan Rehabilitasi Lingkungan
• Risiko Tekanan Rupiah Meningkat, Meski Emas dan IHSG Naik di Tengah Geopolitik
• BEI Dorong Literasi dan Inklusi Pasar Modal untuk Masyarakat Indonesia di 2026

Menurut Hendro, larangan itu terkesan mengekang jalinan silaturahmi dan semangat beribadah di bulan suci ini.

Hal itu disampaikan Hendro di Medan, Jumat (24/3/2023) merespon larangan buka bersama itu tertuang pada Surat Sekretaris Kabinet No 38/Seskab/DKK/03/2023.

Sekretaris Kabinet  Pramomo Anung mengatakan arahan presiden hanya ditujukan kepada para menko, para menteri, kepala lembaga pemerintah dan tidak berlaku pada masyarakat umum. Kebijakan tersebut didasarkan dengan munculnya sorotan dari masyarakat soal gaya hidup.

Atas surat tersebut, Hendro Susanto menganggap aneh kebijakan yang diterbitkan pemerintah dan harus dikoreksi. Sebab saat ini, seluruh lembaga atau instansi sudah bisa menggelar kegiatan di hotel-hotel atau ruang meeting sambil makan dan minum bersama. Menjadi pertanyaan kenapa harus dibatasi di Ramadan kali ini.

“Kenapa pula bulan puasa dilarang buka puasa bersama, sementara aktivitas lembaga (pemerintah) itu normal, mereka makan minum bersama setiap hari dan rapat-rapat bersama di hotel-hotel, mereka biasa aja, gak ada masalah kenapa harus dibatasi orang mau buka puasa,” cetusnya.

“Sehingga ada kesan masyarakat tidak boleh berkumpul di Ramadhan. Atau apakah pemerintah sengaja mengekang orang berbuka puasa dalam rangka bersilaturahmi? Berbuka puasa itu juga erat kaitannya dalam rangka memberikan semangat ibadah di Ramadan dan kenapa harus dibatas-batasi," ketusnya.

Hendro juga menilai, kebijakan larangan berbuka puasa itu terkesan ambigu. "Tidak ada dasarnya saya kira. Harusnya pemerintah itu mendorong bagaimana penguatan ekonomi agar masyarakat tidak susah mengakses sembako dan harga-harga tetap stabil," tukasnya.

Kemudian, sambung Hendro, bagaimana menjaga ketahanan pangan di Ramadan ini, sehingga di Lebaran ini masyarakat tidak susah. "Kami meminta kepada pemerintah untuk tidak ambigu dan aneh-aneh membuat kebijakan lah," pungkasnya. 

Redaksi