17 Oktober 2024, Kemenag-RI Berlakukan Sertifikat Halal

Kitakini.news – Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag-RI) akan memberlakukan kewajiban bersertifikat halal secara resmi, pada (17/10/2024) mendatang.

Baca Juga:

• Situs Klub Nilai Komentar Mo Salah “Memalukan”, Isyarat Pergi dari Liverpool Jadi Jalan Terakhir?
• Tim Futsal Putra Terbaik se-Sumatera Siap Bertanding Babak Regional Final AXIS Nation Cup 2025 di Palembang
• Muryanto Diperiksa KPK, Kemanan Kampus Intimidasi Larang Mahasiswa Protes

"Kewajiban bersertifikat halal ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat,"kata Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag-RI, M Aqil Irham melansir dari laman resmi Kemenag.go.id, Senin (20/3/2023).

Aqil menjelaskan, kewajiban sertifikasi halal pada (17/03/2024) mendatang akan dimulai untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. 

Dalam rangka mensukseskan penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal tersebut, lanjut Aqil, pemerintah memberikan kemudahan dalam pendaftaran sertifikasi halal dengan membuka sertifikasi halal gratis (Sehati).

“Terdapat satu juta kuota yang diberikan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) melalui skema pernyataan pelaku usaha (self-declare),” ujarnya.

Masih kata Aqil, bahwa pihaknya juga menjadi contoh percepatan program ini dengan mewajibkan sertifikasi halal seluruh produk dan kantin di lingkungan satuan kerjanya. Hal ini diharapkan dapat menular ke masyarakat lainnya. 

"Menyambut Ramadan 1444 hijriyah, saya juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal produk makanan, minuman, jasa sembelihan dan hasil sembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, sebelum 17 Oktober 2024," imbau Aqil.

"Jika sampai 17 Oktober 2024 belum bersertifikat halal, maka dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.

Redaksi