Tak Ingin Ada Kebakaran Hutan Lagi, Edy Ultimatum Dinas Kehutanan

Kitakini.news – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi memberikan ultimatum kepada Dinas Kehutanan (Dishut) Sumut khususnya Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bila kebakaran hutan diareanya.

Baca Juga:

• Jalan Bunga Turi Menuju Pasar Induk Lau Cih Selesai Diaspal
• Begini Rico Waas Pimpin Apel Perdana Pasca Idulfitri
• Semarak Ramadhan 1446H, Karyawan XL Axiata Berbagi Kebaikan di Sumatera

Gubsu menjelaskan, sepanjang tahun 2022 ini, kebakaran hutan di provinsi ini cukup besar, khususnya di Kabupaten Samosir dengan luas 560 hektar dengan 46 hotpost. Kejadian tersebut diharapakn tidak terulang kembali.

"Saya sangat serius tentang masalah ini, kita harus bikin kesepakatan, bila ada kebakaran di areanya copot UPT, bila sampai tiga UPT di copot, kapala dinasnya yang akan ditindak," tegas Edy saat Rakor Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pemprov Sumut di Hotel Grand Kanaya Jalan Darussalam Nomor 12, Medan, Selasa (20/12/2022).

Edy menjelaskan, kebakaran hutan memberikan dampak buruk dan signifikan kepada lingkungan. Selain terhadap manusia, kebakaran hutan juga akan menghancurkan keragaman hayati.

"Berapa banyak hewan yang mati, serangga, semut, kodok dan lainnya. Tahun 2021, saya ngomel soal kebakaran hutan, tahun  2022, ada lagi 500 Ha terbakar hutan. Bayangkan kerugian yang kita alami," cetusnya.

Merespon Ultimatum Gubsu, Kepala Dinas Kehutanan Sumut Herianto mengatakan Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan tim terpadu menghadapi kebakaran hutan.

Selain itu, lanjutnya, juga mengevaluasi kebakaran hutan, memperkuat sistem pencegahan, sosialisasi dan edukasi ke Stakeholder dan masyarakat.

"Ada 16 UPT KPH kita dan kita akan terus memaksimalkan itu ke depannya agar tidak terjadi lagi kebakaran hutan di Sumut, dan kita akan memperkuat koordinasi dengan semua stakeholder untuk mencegah kebakaran hutan," ujar Herianto

Hadir pada Rakor ini unsur Forkopimda Sumut, tim terpadu kebakaran hutan dan stakeholder lainnya. Hadir juga OPD terkait Pemprov Sumut serta para rimbawan-rimbawan Sumut.

Redaksi