KPI Dorong Lembaga Penyiaran sebagai Lembaga Katalisator dan Penjernih Informasi

Kitakini.news - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menginginkan peran media khususnya lembaga penyiaran televisi dan radio menjadi penyampai informasi yang baik dan benar selama tahapan Pemilu 2024.

Baca Juga:

• Situs Klub Nilai Komentar Mo Salah “Memalukan”, Isyarat Pergi dari Liverpool Jadi Jalan Terakhir?
• Tim Futsal Putra Terbaik se-Sumatera Siap Bertanding Babak Regional Final AXIS Nation Cup 2025 di Palembang
• Muryanto Diperiksa KPK, Kemanan Kampus Intimidasi Larang Mahasiswa Protes

Ini berarti media penyiaran dituntut menjadi katalisator berita yang benar dan menyejukkan di masyarakat selama pesta demokrasi berlangsung.

"Menjelang Pemilu 2024 tentunya harapan besar kami bagi teman-teman media khususnya televisi dan radio, teman-teman ini menjadi katalisator pesan baik dan penjernih informasi. Menjelang Pemilu 2024 saya bilang katalisator tentunya teman-teman ini menjadi penyampai pesan kepada masyarakat berkaitan dengan tahapan Pemilu pemilu yang jujur adil seperti apa,” ujar Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah saat membuka kegiatan press camp di Hotel Niagara, Parapat, Rabu (15/3/2023).

Dikatakannya demokrasi yang berkualitas itu memberikan pesan-pesan yang terus disampaikan dalam muatan-muatan program siaran yang dimiliki media penyiaran.

Nuning menyebutkan pengalaman Pemilu 2019, banyaknya informasi hoaks yang beredar di masyarakat menjadi tantangan bagi media penyiaran dan konvensional pada pemilu 2024. Terutama saat pemilihan presiden dan legislatif pada April, ditemukan banyaknya informasi atau konten siaran dan berita yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya.

“Maka, peran media penyiaran dan konvensional yang telah melalui tahapan koreksi dan penyuntingan bisa menjadi penyampai informasi yang benar,” sebut Nuning.

Informasi hoaks yang beredar, menurut Nuning sering ada di media sosial yang juga mendominasi pada pemilu 2019. Namun, media sosial juga bisa dimanfaatkan lembaga penyiaran dan media konvensional sebagai benteng informasi hoaks.

“Dengan begitu, lembaga penyiaran yang terverifikasi dewan pers juga bisa menguatkan eksistensi dan konten siaran kepada masyarakat yang aktif menggunakan media sosial sebagai sumber informasi,” ungkap Nuning.

Dirinya meyakini kalau TV swasta, nasional dan lain sebagainya juga punya media sosial karena yang kemudian menggunakan streaming memakai internet menggunakan media sosial dan itu justru akan lebih mudah mempengaruhi publik.

Selain sebagai media katalisator, secara khusus Nuning juga berharap kepada lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU serta Bawaslu menggandeng lembaga penyiaran dan media konvensional sebagai media sosialisasi dalam bentuk iklan kampanye, iklan layanan masyarakat, serta debat kandidat.

Kegiatan press camp yang berlangsung selama 15 - 17 Maret diisi dengan sejumlah kegiatan. Diawali dengan visitasi ke Radio lokal Kharisma Swara FM di Balige.

Kemudian berbagai kegiatan seminar antara lain 'Regulasi pengawasan penyiaran pemilu 2024: KPI Outlook 2019-2024 yang menghadirkan pembicara Mimah Susanti (Komisioner KPI Pusat bidang isi siaran), Menjaga keterimbangan konten siaran dalam penyiaran pemilu 2024 oleh Evri Rizqi Monarshi (praktisi penyiaran), Urgensi Digitali Security untuk ketahanan media massa menghadapi disrupsi digital oleh Agus Sudibyo (pemerhati media).

Mengusung tema "Pers bebas bermartabat wujudkan demokratisasi penyiaran jelang Pemilu 2024" sejumlah perwakilan media elektronik, massa, dan online menjadi peserta.

Kemudian pada hari kedua dilanjutkan kegiatan visitasi PIK GT di Samosir, dan seminar tentang 'Integritas Jurnalis dalam mengawal masa kampanye dan pemilu 2024 oleh Ninik Rahayu (Ketua Dewan Pers).

Kontributor: Azzareen