Jokowi Siapkan Sanksi dan Insentif Bagi Jajaran Pemerintah Yang Gunakan Produk Dalam Negeri

Kitakini.news – Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo akan memberikan insentif dan sanksi kepada instansi yang menggunakan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.

Baca Juga:

• Besaran Uang Pensiun yang Akan Diterima Presiden Jokowi Setelah Pensiun
• Ulang Tahun ke-63, Presiden Jokowi Dapat Ucapan dari Prabowo, Anies Baswedan dan Anwar Ibrahim
• BKPRMI Siap Mengelola Tambang Untuk Kepentingan Ummat

Kepala Negara juga akan mempertimbangkan tingkat penggunaan produk dalam negeri sebagai faktor penentu besaran tunjangan kinerja (Tukin) instansi tersebut.

“Tunjangan kinerja salah satunya dilihat dari pembelian produk dalam negeri dari kementerian/lembaga, provinsi, kabupaten/kota, BUMN, BUMD itu,” kata Presiden Jokowi usai membuka acara Business Matching Produk Dalam Negeri Tahun 2023 di Istora Senayan Jakarta seperti dilansir dari laman resmi Presidenri.go.id, Rabu (15/3/2023).

Jokowi juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk menghubungkan Tukin dengan tingkat pembelian produk dalam negeri.

“Itu akan kita hubungkan, saya sudah perintah ke MenPAN-RB, untuk yang namanya Tukin ini kalau sudah masuk ke Tukin semuanya akan semangat akan kita hubungkan dengan pembelian produk dalam negeri di kementerian/lembaga, kabupaten/kota, provinsi,” terangnya.

Adapun untuk sanksinya, sambung Jokowi, dirinya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) untuk merumuskannya. Dengan adanya sistem insentif dan sanksi, diharapkan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) bisa lebih optimal.

“Jadi saya harapkan nanti akan kita cek lagi agar semuanya menjadi optimal dan kalau tukinnya tadi sudah, mestinya harus ada sanksinya juga. Kalau yang masih beli, baik BUMN, BUMD, provinsi, kabupaten/kota, kementerian/lembaga, masih coba-coba beli produk impor dari uang APBN, APBD, BUMN, sanksinya tolong dirumuskan Pak Menko, biar semuanya kita bekerja dengan sebuah reward and punishment semuanya,” tandasnya.

Redaksi