PPNS Kesyahbandaran Utama Belawan dan Penegak Hukum Lainnya Gelar FGD

Kitakini.news - Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kantor Kesyahbandaran Utama Belawan gelar Focus Group Discussion (FGD) Sumatera-Aceh di Hotel Fourt Point Medan Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 1-3 Maret 2023.

Baca Juga:

• Jalan Bunga Turi Menuju Pasar Induk Lau Cih Selesai Diaspal
• Begini Rico Waas Pimpin Apel Perdana Pasca Idulfitri
• Semarak Ramadhan 1446H, Karyawan XL Axiata Berbagi Kebaikan di Sumatera

Demikian disampaikan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Humas Kesyahbandaran Utama Belawan H Ifan Saiful Anwar, Kamis (2/3/2023).

Kegiatan dengan tema: "Membangun Sinergitas PPNS Dirjen Hubla bersama instansi dan lembaga penegak hukum lain guna mewujudkan keselamatan dan keamanan pelayaran".

Kepala kantor Kesyahbandaran Utama Belawan Marganda Lamhot Asi Sihite melalui Humas Ifan Saiful kegiatan mengatakan FGD ini, dilakukan untuk penguatan fungsi peranan PPNS Direktorat Perhubungan Laut dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pelayaran di wilayah kerjanya.

"Dalam kegiatan ini, kami libatkan PPNS Perhubungan laut yang ada di wilayah Sumatera Utara dan Aceh Direktorat Perhubungan Laut se wilayah kerja," sebut Ifan.

Pada intinya, kata Ifan hal ini merupakan sinergitas dalam rangka memperkuat pembekalan terhadap para personel PPNS agar dapat bekerja secara profesional dan berintegritas tinggi.

Diharapkan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) di wilayah kerja masing-masing harus dikedepankan dalam penyidikan tindak pidana dibidang pelayaran.

"Penegakan hukum yang maksimal adalah salah satu pendukung dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan dibidang pelayaran, kata Ifan.

Ifan menjelaskan, even kali ini merupakan inisiasi dari kantor Kesyahbandaran Utama Belawan untuk membangun sinergitas PPNS Ditjen Perhubungan Laut dengan instansi lain dan lembaga penegak hukum lain.

Sejauh ini, pihaknya berharap dengan adanya kegiatan ini tidak ada lagi tindak pidana pelayaran.

Karena diundang-undang pelayaran, sudah ada pelanggaran yang sifatnya sanksi administrasi dan tindak pidana.

"Sejauh ini, segala bentuk pelanggaran pelayaran sudah sangat jauh berkurang. Sekarang sudah tertib semuanya. Tingkat kesadaran para pengguna jasa dalam hal ini kapal sangat tinggi. Ini sangat bagus dan luar biasa," ujar Ifan.

Dikatakannya, dengan minimnya pelanggaran dalam pelayaran maka akan tercipta keselamatan jiwa manusia saat berlayar.

"Kedepan kami akan tetap memaksimalkan dan secara intens melakukan kegiatan pencegahan berupa patroli dan lainnya, sepanjang anggaran itu terakomodir," katanya.

Dia berharap setelah adanya kegiatan ini, seluruh stakeholder maupun instansi terkait khususnya dalam hal penegakan hukum, akan adanya sebuah sinergitas dan keharmonisan.

"Selalu berkomunikasi baik serta berkoordinasi, bilamana terjadi tindak pidana, maka penanganannya juga akan dilakukan bersama-sama. Sehingga tidak hanya efek jera tetapi akan mempercepat dalam proses pemberkasan terkait keamanan pelayaran," tambah Ifan.

FGD ini dihadiri PPNS Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Hubla wilayah Sumatera Utara dan Aceh dengan tujuan membangun kominikasi dan bersinergi antar PPNS.

FGD ini menghadirkan juga para narasumber dibidangnya masing-masing diantaranta Dr Eka Nam Sihombing dari kantor Hukum dan HAM Sumut, Dwi Priyanto perwakilan Subdit Gakkum Dit KPLP Ditjen Hubla, Kompol Parulian Samosir, Plt Kasi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Sumut, Bastian Sihombing Kasus Pra Penuntutan Kejari Belawan.

Hal-hal yang disampaikan oleh narasumber meliputi anggran dan sarpras untuk penyidikan, bantuan penyidikan, pemberkasan, legalitas, koordinasi yang baik dengan seluruh aparat penegak hukum di wilayah kerjanya masing-masing.

Kontributor: Desrin Pasaribu