Pemprovsu dan Pemkab Deli Serdang Harus Bersinergi Pasang Lampu Jalan di Jalinsum Tj. Morawa

Kitakini.news – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melalui Dinas Perhubungan diminta bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang untuk memasang lampu dan rambu jalan di pembatas ruas Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) di kawasan Tanjung Morawa hingga ke Lubuk Pakam, Deli Serdang.

Baca Juga:

• Kejagung Mutasi Pejabat, Harli Siregar Gantikan Idianto di Sumut
• Dari Penumpas Narkoba hingga Atlet Juara,Kapolda Beri Penghargaan Pada 56 Polisi Sumut
• Tiba di Gedung KPK, Ke-6 Tersangka Langsung Masuk

“Hingga kini, tidak ada lampu penerang dan rambu jalan di pembatas jalan, sehingga sangat rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas, khususnya pada malam hari,” ujar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Akhiruddin di Medan, Kamis (2/3/2023).

Anggota dewan dari Fraksi PKS itu merespon keluhan warga di Jalan Desa Pardamean, Tanjung Morawa yang mengaku sangat hati-hati jika melintas di kawasan Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa hingga ke Pakam, karena tidak terlihat lampu pembatas atau rambu jalan di pembatasa jalan.

Selanjutnya, mulai dari kawasan daerah UPT BBI Murni Tanjung Morawa Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa hingga ke Pakam, juga tak tampak alat penerang, dan terkesan sangat berbahaya jika hujan turun di kawasan itu.

Kondisi itu, lanjut Akhiruddin, sudah berlangsung lama, namun hingga kini belum ada langkah konkrit memasang lampu penerang atau rambu jalan di pembatas jalan.

Karenanya, Akhiruddin meminta Pemprovsu melaui Dinas Perhubungan agar segera memasang fasilitas guna mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan.

“Kita minta Dishub bersinergis dengan Pemkab Deli Serdang, agar titik pemasangannya bersentuhan dengan kewenangan provinsi,” ujarnya.

Selain itu, Akhiruddin menyesalkan minimnya anggaran pemeliharaan di Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (B2PJN) II Sumut, sehingga makin mengkhawatirkan pengguna jalan yang berangkat dari Medan-Pakam, atau sebaliknya.

“Ini kita dengar BBPJN melalui PPK Tanjung Morawa terkendala biaya perawatan, itu patut kita pertanyakan. Sebagai kementrian yang berkantor pusat di Jakarta, rasanya lucu anggaran pemeliharaan rutin, atau berkala tidak dialokasikan, apalagi Jalinsum Tanjungmorawa-Deli Serdang masuk dalam kawasan strategis,” cetusnya.

Kondisi jalan yang berdasarkan amatan Akhiruddin masuk kategori parah dan butuh perhatian serius di Jalinsum Tanjungmorawa, ada di titik dekat kawasan PTPN II, hingga ke ruas jalan menuju perbatasan Medan-Lubukpakam.

“Setidaknya, perlu dana taktis atau emergensi dari sumber pembiayaan di kementrian, agar jalan tersebut segera diperbaiki, dengan cara penambalan,” ujarnya.

Akhiruddin juga sangat menyayangkan sikap BBPJN yang tidak merespon kondisi yang membahayakan tersebut.

Terpisah, BBPJN Sumut melalui Satker Metro Alfakih membenarkan bahwa anggaran pemeliharaan masih belum memadai untuk mencover seluruh jalan di Jalinsum mulai dari Medan, Perbaungan hingga ke Tebingtinggi.

“Memang sudah kita lakukan patching (penambalan), di beberapa titik di Sergai, tetapi dananya masih minim dan belum mencakup titik di Tanjungmorawa-Pakam,” ujarnya.

Ditanya lebih jauh mengapa anggaran yang tidak memadai itu, Alfakih menyebutkan, pihaknya akan mempertanyakan dan kemudian mengusulkan penambahan ke pusat.

Redaksi