Soal Pelantikan 911 Pejabat Eselon, Ini Kata Nezar Djoeli

Kitakini.news – Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi dinilai lemah karena kerap melakukan blunder dalam memasukkan dan mengkoreksi nama-nama pejabat eselon III dan IV setiap akan dilantik.

Baca Juga:

• Kejagung Mutasi Pejabat, Harli Siregar Gantikan Idianto di Sumut
• Dari Penumpas Narkoba hingga Atlet Juara,Kapolda Beri Penghargaan Pada 56 Polisi Sumut
• Tiba di Gedung KPK, Ke-6 Tersangka Langsung Masuk

Tak hanya itu, pengangkatan Kepala Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut oleh Gubsu juga terkesan asal-asalan dan tidak memiliki sumber daya manusia yang baik dalam seleksinya.

“Hal itu terbukti dari dalam beberapa pelantikan kemarin, terungkap sejumlah pejabat eselon III dan IV ada yang telah meninggal dunia dan pensiun dan lainnya,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (DPW PSI Sumut), H.M Nezar Djoeli ST kepada wartawan melalui keteranga tertulis di Medan, Rabu (1/3/2023).

Hal ini disampaikan Nezar Djoeli merespon adanya pejabat yang sudah meninggal yang dilantik yakni Edison Hutasoit ST sebagai Kepala Sumber Daya Air dan Cipta Karya UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tarutung Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provsu.

Diketahui, Edison meninggal dunia 3 tahun lalu saat menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Sumber Daya Air (SDA) Cipta Karya Gunung Sitoli. Selain itu juga pejabat yang sudah pensiun.

Menurut Nezar, pelantikan ratusan pejabat eselon III dan IV oleh Gubsu Edy Rahmayadi baru-baru ini mencerinkan pemerintahan Sumut sedang tidak baik-baik saja.

“PSI Sumut melihat adanya kepemimpinan yang gagal dari seorang kepala pemerintahan di provinsi ini. Terlihat juga seolah-olah yang paling tahu ataupun paling benar dalam menjalankan pemerintahan. Aroma itu sangat kental dirasakan lapisan masyarakat,”cetusnya.

Nezar menegaskan, atas kejadian pelantikan ratusan pejabat eselon tersebut, pihaknya menduga BKD Sumut telah melakukan konspirasi yang telah berjalan selama ini. Maka dari itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta segera mengaudit investigasi atas anggaran maupun gaji yang diduga diterima selama ini. Dan juga atasnama oknum-oknum yang  namanya sempat dilantik namun kenyataannya sudah meninggal maupun pensiun.

"Lagi-lagi ini catatan buruk tambahan bagi Pemprovsu. Belum lagi Proyek Multiyers senilai Rp2,7 Triliun yang hari ini pekerjaannya dipaksaakan. Belum lagi jual beli lahan Medan Club, persoalan Sport Center yang diduga lahannya bermasalah, serta persoalan sengketa tanah lainnya di daerah dan masih banyak lainnya,” bebernya.

Oleh karena itu, lanjut Nezar, DPW PSI Sumut meminta kepada BPK untuk segera mendengar seruan pihaknya yakni melakukan audit investigasi.

“Kita harus merubah pemerintahan ini pada pemilihan ke depan. Rakyat jangan lagi terbuai dengan retorika politik oleh Paslon daKn jangan tergoda dengan uang kecil yang akan merugikan masyarakat Sumut pada Pilgubsu kepdepan dengan transaksional dan alasan transport.

“Ketika hal ini terjadi di Pilgubsu, maka dapat dipastikan Pemprovsu ke depan adalah pemerintahan tidak tidak kualifight dalam menjalankan roda penerintahan,” pungkasnya.

Redaksi