BKD Sumut Ceroboh Input Nama Pejabat Eselon Yang Sudah Meninggal

Kitakini.news – Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Rudi Alfahri Rangkuti menilai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut ceroboh dalam menginput nama-nama yang akan disulkan untuk dilantik.

Baca Juga:

• Situs Klub Nilai Komentar Mo Salah “Memalukan”, Isyarat Pergi dari Liverpool Jadi Jalan Terakhir?
• Tim Futsal Putra Terbaik se-Sumatera Siap Bertanding Babak Regional Final AXIS Nation Cup 2025 di Palembang
• Muryanto Diperiksa KPK, Kemanan Kampus Intimidasi Larang Mahasiswa Protes

Sebab, kata Rudi, dirinya mengaku terkejut dengan informasi terdapat nama orang yang sudah meninggal iktu dilantik bersama ratusan eselon baru-baru ini oleh Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi.

“Ini menunjukkan BKD tidak hati-hati, dan cerobos meng-input nama tanpa memeriksanya kembali,” kata Rudi kepada wartawan diruang kerjanya di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (23/2/2023).

Hal ini dikatakan Rudi Alfahri merespon heboh pelantikan 911 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprovsu, yang diketahui satu diantara pejabat yang dilantik sudah meninggal tiga tahun lalu.

Menurut sumber, pejabat yang dilantik adalah Edison Hutasoit ST sebagai Kepala Sumber Daya Air dan Cipta Karya UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tarutung Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provsu.

Diketahui, Edison meninggal dunia 3 tahun lalu saat menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Sumber Daya Air (SDA) Cipta Karya Gunung Sitoli.

Menyikapi hal ini, Rudi sangat menyesalkan terjadinya peristiwa memalukan ini bahkan sempat jadi gunjingan di media sosial.

“Ini memalukan sekali, kok bisa sampai terjadi hal seperti itu, apakah tidak ada Cross Check, sistemnya bagaimana, harusnya diperiksa cermat. Bagaimana Sumut bermartabat jika hal sepele namun memalukan ini terjadi,” cetusnya.

Peristiwa seperti di Pemprovsu, lanjut Rudi, bukan kali pertama terjadi di Sumatera Utara. “Di Binjai, yang merupakan Dapil saya, ada orang yang sudah meninggal masih menerima gaji,” ujarnya.

“Oleh karena itu, agar tidak terjadi berulang-ulang, DPRD Sumut meminta Pemprovsu melaui dinas terkait untuk bersinergis, terkait misalnya pengusulan nama yang diajukan, pemeriksaan langsung pejabat dilantik, atau diusulkan untuk dilantik, sehingga dipastikan tidak ada kesalahan adminstrasi, termasuk nama alamat dan lainnya,” cetus Rudi.

Terhadap kesalahan pada orang yang sudah meninggal ikut dilantik Pemprovsu itu, Rudi meminta untuk diperiksa lebih detail, cermat dan berulang-ulang, selain mencocokkan idenentas, alamat maupun fisik orangnya.

Sementara itu, Kabag Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provsu Karim yang dikonfirmasi awalnya mengatakan, pihaknya mengalami kesalahan data. Namun ketika didesak kebenaran informasi tersebut, Karim mengaku belum mengetahunya. “Nanti saya cek dulu ya,” ujarnya.

Kadis PUPR Bambang Pardede mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provsu dan nama yang bersangkutan sudah dicoret dari daftar nama pejabat yang dilantik.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubsu Edy Rahmayadi melantik 911 pejabat eselon III dan IV lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Selasa (21/2/2023). Pelantikan ini bertujuan untuk menyelaraskan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mempercepat pencapaian visi dan misi Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

Pejabat yang dilantik sebanyak 329 merupakan pejabat eselon III dan 582 pejabat eselon IV. Tidak seluruhnya karena mutasi, sebagian karena ada perubahan nomenklatur.

Posisi-posisi yang dilantik untuk eselon III terbanyak ada pada jabatan kepala bidang (125 posisi) dan kepala UPTD (119 posisi). Sedangkan untuk eselon IV jabatan yang terbanyak adalah kepala seksi (327 posisi) dan Kepala Subbagian (225 posisi). 

Redaksi