Medan Siap Era Digital, Rico Waas Percepat Distribusi SPPT PBB untuk Transparansi dan Kemudahan Wajib Pajak

Kitakini.news -Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memimpin upacara penyerahan simbolis Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2026 di Balai Kota Medan. Acara ini menandai langkah awal transisi Kota Medan menuju sistem pajak yang lebih modern dan transparan, dengan fokus utama pada digitalisasi untuk memudahkan masyarakat.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Dorong Inovasi Pembangunan Berkelanjutan untuk Tingkatkan Kualitas Hidup Warga
• Sinergi Lintas Lembaga Dorong Pembangunan Berkelanjutan di Kota Medan
• Rico Waas Tandatangani Mou dan Perjanjian Kerjasama Terkait Pelaksana Pidana Kerja Sosial

Dalam sambutannya, Rico Waas menekankan pentingnya inovasi teknologi dalam pengelolaan pajak. "Tahun ini, kita percepat distribusi SPPT sejak Januari, bukan Februari atau Maret seperti biasanya. Ini bukan hanya tentang kecepatan, tapi juga persiapan menuju E-SPPT di tahun depan, yang akan membuat pembayaran pajak lebih mudah, transparan, dan bebas dari praktik-praktik tidak bertanggung jawab," ujarnya di hadapan Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Asisten Administrasi Umum Laksamana Putra Siregar, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan M. Agha Novrian, serta para camat dan lurah se-Kota Medan.

Rico Waas juga mengingatkan jajaran Bapenda dan kewilayahan untuk menjaga integritas. "Kepercayaan masyarakat adalah fondasi kepatuhan pajak. Dengan sistem digital, kita bisa meminimalkan interaksi langsung yang rentan penyalahgunaan, sehingga wajib pajak merasa aman dan terlindungi," tegasnya. Ia optimis langkah ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di Medan.

Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, melaporkan bahwa total SPPT yang diserahkan mencapai 542.166 lembar dengan nilai Rp 972.045.127.089. Ia menjelaskan bahwa evaluasi dari tahun sebelumnya telah mendorong penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih ketat. "Fokus kami adalah memastikan SPPT sampai ke tangan wajib pajak dalam waktu maksimal tiga bulan. Dengan SOP baru, kita hindari keterlambatan yang sering terjadi di masa lalu," kata Agha.

Acara ini juga diisi dengan penyerahan penghargaan kepada kecamatan dan kelurahan dengan capaian realisasi penerimaan PBB tertinggi tahun 2025, serta peluncuran logo baru Bapenda. Rico Waas berharap inovasi ini akan membantu tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 secara maksimal, memastikan proyek-proyek strategis berjalan lancar.