Komisi E DPRD Sumut Minta Pemprovsu Segera Selesaikan Persoalan SMAN 5 Pematangsiantar

Kitakini.news - Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) dari Fraksi Partai Golkar, Dr Muhammad Ziad Ananta, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa pendidikan merupakan sektor strategis yang harus menjadi prioritas pemerintah.

Baca Juga:

• Sumut Terima Dana TKD Dari Pemerintah Pusat Rp430 M, Zeira: Tak Ada Alasan Pergeseran APBD 2026
• Sutarto Apresiasi Polisi Bongkar Praktik Perdagangan Bayi, Minta Aparat Usut Tuntas
• Selama Bulan Puasa, MBG Harus Tetap Dilaksanakan

Menurut Ziad, pendidikan adalah kebutuhan pokok dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyiapkan masa depan generasi muda. Karena itu, setiap persoalan yang muncul di lingkungan pendidikan harus segera ditangani secara serius dan berorientasi pada solusi.

"Permasalahan di SMAN 5 Pematangsiantar tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut proses belajar mengajar dan masa depan siswa," ujar Ziad menanggapi aksi demonstrasi di SMA Negeri 5 Pematangsiantar, Senin (19/1/2026).

Sebagaimana diketahui, puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di SMAN 5 Pematangsiantar dan sempat menutup Jalan Medan KM 6,8 di Simpang Terminal Tanjung Pinggir. Aksi tersebut menyebabkan arus lalu lintas macet dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Menanggapi hal itu, Ziad menilai SMAN 5 Pematangsiantar sebagai salah satu sekolah negeri unggulan membutuhkan perhatian serius dari Pemprovsu agar kualitas pendidikan tetap terjaga.

Komisi E DPRD Sumut, lanjut Ziad, mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk segera turun ke lapangan melakukan evaluasi menyeluruh guna menghasilkan solusi konkret, baik terkait perbaikan fasilitas, penataan manajemen sekolah, relokasi sekolah yang dinilai sudah kurang layak, maupun kebijakan lain yang berpihak pada kepentingan peserta didik.

Ziad juga mengingatkan agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah tetap mengedepankan kepentingan siswa sebagai prioritas utama, sehingga hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak tidak terganggu oleh persoalan administratif maupun teknis.

Selain itu, ia meminta agar pihak sekolah, pemerintah, dan masyarakat dapat membuka ruang dialog yang konstruktif guna mencari titik temu penyelesaian persoalan tanpa menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.

"Pendidikan harus menjadi ruang yang aman, nyaman, dan kondusif bagi siswa. Karena itu, semua pihak harus duduk bersama dan mencari solusi terbaik demi masa depan generasi muda Sumatera Utara," pungkas Ziad, yang juga Anggota DPRD Sumut Daerah Pemilihan (Dapil) V Serdang Bedagai–Kota Tebing Tinggi, ini.

Lebih lanjut, Ziad menegaskan Komisi E DPRD Sumut akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, khususnya dalam menangani persoalan yang berkaitan langsung dengan layanan pendidikan menengah.

Ia berharap pemerintah provinsi dapat bergerak cepat dan tepat dalam menyikapi aspirasi masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Utara tetap terjaga dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. (**)