Pasca Bencana, Rudi Alfahri Ingatkan Pemerintah Potensi Tekanan Inflasi Jelang Ramadhan

Kitakini.news - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) mengingatkan potensi tekanan inflasi di daerah pasca bencana banjir akhir November 2025, terutama menjelang Ramadan 2026. Untuk mencegah lonjakan harga kebutuhan pokok, pelaksanaan operasi pasar (OP) dinilai harus segera dijalankan dan tidak menunggu gejolak harga terjadi.

Baca Juga:

• Yahdi: Pengembalian TKD Rp1 T Percepat Pemulihan Pasca Banjir-Longsor
• Masyarakat Dusun IX Sampali Percut Sei Tuan Tolak Lahan 93 Ha Masuk Lahan HGU PTPN I
• Sumut Terima Dana TKD Dari Pemerintah Pusat Rp430 M, Zeira: Tak Ada Alasan Pergeseran APBD 2026

Anggota Komisi B DPRD Sumut Rudi Alfahri Rangkuti SH MH menegaskan bahwa fungsi pemerintah bukan hanya merespons ketika harga sudah melonjak, tetapi melakukan langkah antisipatif melalui intervensi pasar yang terencana.

"Operasi pasar itu seharusnya menjadi instrumen pencegahan. Jangan tunggu harga naik baru bergerak," ujar Rudi kepada Wartawan melalui sambungan telepon seluler dari Binjai, Minggu (18/1/2026).

Rudy menjelaskan, gangguan distribusi akibat banjir di sejumlah wilayah Sumut masih berpengaruh terhadap pasokan bahan pokok. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan masyarakat, terutama pada komoditas strategis yang sensitif terhadap inflasi.

Rudi menilai, dengan telah disahkannya APBD Sumut Tahun Anggaran 2026, pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) tidak lagi memiliki hambatan administratif untuk mengeksekusi program stabilisasi harga.

"Anggaran sudah tersedia, regulasi juga jelas. Yang dibutuhkan sekarang adalah kecepatan dan ketepatan sasaran," cetusnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menekankan pentingnya pemetaan wilayah rawan inflasi, khususnya daerah terdampak banjir dan kawasan dengan tingkat konsumsi tinggi seperti Kota Medan.

Menurutnya, Medan tidak hanya menjadi pusat konsumsi, tetapi juga simpul distribusi yang berpengaruh pada harga di daerah sekitar.

Selain OP, DPRD Sumut mendorong penguatan pengawasan harga dan stok bahan pokok di pasar tradisional melalui koordinasi Satgas Pangan dengan pemerintah kabupaten/kota.

"Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sektoral. Harus ada kerja bersama lintas instansi agar kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya.

Rudi menegaskan, DPRD Sumut akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan kebijakan stabilisasi harga berjalan efektif menjelang bulan suci Ramadhan. (**)