Klarifikasi Maruli Siahaan : Saya Tidak Bela TPL

Kitakini.news - Anggota Komisi III DPR RI, Maruli Siahaan, kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pemberitaan menggiring opini bahwa ia berpihak kepada PT Toba Pulp Lestari (TPL). Tuduhan itu mencuat karena sebagian media hanya menampilkan potongan ucapannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), tanpa konteks keseluruhan.

Baca Juga:

• DPD PDI Perjuangan Sumut Gelar Syukuran HUT ke-79 Megawati dengan Aksi Sosial dan Penanaman Puluhan Ribu Pohon
• INALUM Prioritaskan Bantuan Bencana di Sumatera, Alihkan Perayaan Ulang Tahun ke-50 untuk Kemanusiaan
• Walhi : Tak Cukup Hanya Cabut Izin, Presiden Harus Tuntut PT TPL Ganti Rugi dan Rehabilitasi Lingkungan

Namun, rekaman lengkap RDP yang diterima redaksi menunjukkan arah pernyataan Maruli justru berbeda. Dalam forum resmi tersebut, ia berulang kali menegaskan bahwa sikapnya hanya bertumpu pada proses hukum dan kebenaran fakta, bukan pada kepentingan perusahaan mana pun.

"Yang saya bukan membela perusahaan dan menyalahkan masyarakat, namun yang saya pegang adalah proses hukum. Kalau hukum dijalankan secara adil, hasilnya akan baik bagi semua pihak," ujarnya dalam rapat itu.

Maruli menilai, polemik terkait izin usaha TPL akan terus menjadi ruang spekulasi jika pemerintah tidak bersikap transparan. Karena itu ia mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tampil memberikan penjelasan terbuka terkait dasar hukum perpanjangan izin perusahaan tersebut.

"KLHK perlu hadir menjelaskan apakah ada pelanggaran atau tidak dalam pemberian izin TPL," katanya.

Ia juga meminta aparat penegak hukum menyelidiki secara imbang potensi pelanggaran baik dari pihak perusahaan maupun kelompok masyarakat. "Kita harus tahu fakta hukumnya. Jika ada pelanggaran dari TPL atau dari warga, semuanya harus diproses," tegasnya.

Selain itu, Maruli kembali menyoroti berbagai laporan terkait konflik agraria dan dugaan pelanggaran HAM di kawasan operasional perusahaan. Ia mendesak Kementerian Hukum dan HAM membentuk tim investigasi independen agar persoalan lapangan dapat diungkap secara objektif.

Tak hanya itu, maraknya demonstrasi pro dan kontra terkait TPL juga menjadi perhatian. Menurut Maruli, pemerintah perlu memastikan bahwa aksi massa tersebut tidak dimanfaatkan pihak tertentu.
"Dua-duanya harus diperiksa. Jangan sampai masyarakat dimanfaatkan dan dipecah-belah," ujarnya.

Di tengah polemik yang memanas, Maruli mengingatkan bahwa Sumatera Utara sedang menghadapi bencana banjir yang membutuhkan perhatian serius. Ia mengajak masyarakat dan pemerintah fokus pada penanganan darurat sekaligus penyelidikan penyebab bencana.

"Mari kita bahu membahu menghadapi banjir. Investigasi penyebabnya harus dilakukan agar tidak terulang," pesannya.

Sebagai wakil rakyat, Maruli menyatakan dirinya terbuka berdiskusi dengan siapa pun, termasuk pihak yang tidak sepakat dengannya. Ia menegaskan bahwa semua kritik akan diterimanya selama disampaikan untuk kepentingan publik dan berdasarkan data.

"Saya terbuka berdiskusi dengan siapa saja. Yang penting kita berangkat dari fakta dan niat memperbaiki keadaan," ujarnya.

Rekaman lengkap RDP memperlihatkan bahwa fokus Maruli adalah menegakkan objektivitas pemerintah dalam mengawasi perusahaan, bukan membela TPL. Karena itu, ia menyebut anggapan bahwa dirinya mendukung TPL sebagai kesimpulan yang salah dan tidak sesuai isi pernyataannya.