Warga Kota Medan Masih Dibebani Biaya Deposit Rumah Sakit, Ini Kata Anggota DPRD!

Kitakini.news - Program Universal Health Coverage (UHC) yang dikelola Pemerintah Kota (Pemko) Medan bertujuan memberikan akses kesehatan gratis bagi seluruh warga. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih ada rumah sakit yang membebani pasien dengan biaya deposit, seperti yang dialami seorang warga di Rumah Sakit Wulan Windy, Kecamatan Medan Marelan.

Baca Juga:

• Buka Layanan Kesehatan 24 Jam, Pemprovsu Terus Sempurnakan Program Berobat Gratis
• Sinergi Lintas Lembaga Dorong Pembangunan Berkelanjutan di Kota Medan
• Pimpin Fraksi PKS DPRD Medan, Zulham: Perubahan Komposisi Untuk Perkuat Pelayanan Publik

Seorang ibu dari Kota Medan mengalami kesulitan saat anaknya sakit dan membutuhkan rawat inap. Meskipun anaknya tercatat sebagai warga Kota Medan yang sudah tercover UHC, rumah sakit tersebut meminta uang jaminan sebesar Rp1 juta. Karena tidak mampu, ibu tersebut terpaksa meminjam uang dari keluarga dan handai taulan, namun hanya berhasil mengumpulkan Rp400 ribu. Uang tersebut dibayarkan dengan bukti kwitansi, namun anaknya tetap tidak mendapat pelayanan penuh.

Kisah ini mengungkap tantangan akses kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Medan. Anggota DPRD Kota Medan, Dr. H. Muslim M.S.P., menyoroti kasus ini sebagai indikasi bahwa implementasi UHC belum sepenuhnya efektif di semua fasilitas kesehatan.

"Seharusnya, rumah sakit dapat menangani pasien terlebih dahulu meskipun administrasi belum lengkap, seperti Kartu Keluarga (KK). Ada waktu tiga hari untuk melengkapi berkas, bukan langsung meminta deposit sebagai pasien umum," kata Muslim, Selasa (9/12/2025).

Muslim menekankan pentingnya dukungan penuh dari semua penyedia layanan kesehatan terhadap program UHC. Pemko Medan mengalokasikan anggaran hingga ratusan miliar rupiah per tahun untuk memastikan warga terlindungi.

"Jika rumah sakit sebagai provider BPJS Kesehatan tidak mendukung UHC, Pemko harus mengevaluasi kerjasama mereka," tambahnya.

Kasus ini menimbulkan keprihatinan tentang kesenjangan antara kebijakan kesehatan universal dan praktik di lapangan. Warga seperti ibu tersebut sering kali terjebak dalam dilema finansial saat menghadapi keadaan darurat kesehatan, meskipun seharusnya dilindungi oleh program pemerintah.