Pantur Dorong Pemerintah Alokasikan Anggaran Reboisasi Kurangi Risiko Bencana

Kitakini.news -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah Sumatera Sumatera Utara (DPRD Sumut) Fraksi PDI Perjuangan, Pantur Banjarnahor menekankan urgensi pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan anggaran untuk program reboisasi hutan sebagai langkah strategis memperkecil dampak bencana alam, khususnya banjir dan longsor, di wilayah Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Polres Tapteng Dalami Insiden Anak Tenggelam di Kolam Renang
• NasDem Sumut Pastikan Mustafa Kamil Dilantik Sebagai Anggota DPRDSU
• DPRD Sumut Kritik Toleransi Pemerintah terhadap Perusahaan Perusak Hutan

Pantur Banjarnahor juga menyampaikan bahwa bencana alam bukan sekadar fenomena alam semata, tetapi juga peringatan dari Tuhan kepada semua pihak untuk lebih mencintai dan menjaga alam.

"Tanpa hutan yang terjaga, banjir dan longsor akan terus mengancam. Pemerintah harus bertindak cepat melalui reboisasi sehingga hutan dan lingkungan di Sumut bisa asri kembali," ujar Politisi PDI Perjuangan ini kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (1/12/2015).

Wakil rakyat dari Dapil Sumut IX meliputi Kabupaten Samosir, Toba, Tapanuli Utara. Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga ini juga menekankan bahwa langkah reboisasi harus disertai perencanaan matang dan pelaksanaan yang konsisten. Anggaran yang dialokasikan harus tepat sasaran, memastikan setiap penanaman pohon berkontribusi nyata dalam menahan aliran air dan menjaga ekosistem.

"Tidak ada waktu untuk menunda. Tanaman yang seharusnya menahan banjir harus ditanam sekarang, bukan ketika bencana sudah datang," tandasnya.

Tak hanya itu, Pantur juga menyoroti pentingnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap kegiatan yang merusak lingkungan. Aktivitas ilegal yang merusak hutan dan kawasan rawan bencana harus dihentikan agar upaya reboisasi tidak sia-sia.

"Kawasan yang berisiko harus dijaga. Jika alam dirusak, risiko bagi masyarakat justru semakin besar," cetusnya.

Ia berharap alokasi anggaran yang tepat dan tindakan cepat dari pemerintah akan memberikan rasa aman bagi warga Sumatera Utara dalam menerima bantuan pasca banjir bandang dan longsor.

"Bencana mengajarkan kita untuk peduli, tapi langkah nyata dari pemerintah melalui reboisasi dan perlindungan hutan akan memastikan kita semua bisa hidup tanpa adanya rasa takut terjadi bencana besar," pungkasnya.

Pantur juga mendorong agar pemerintah pusat menetapkan bencana yang terjadi di Sumatera Utara dan beberapa provinsi belakangan ini untuk ditetapkan status sebagai bencana nasional. Dengan begitu proses penanggulangan bencana baik terhadap korban pada masa tanggap darurat maupun pasca tanggap darurat akan dilaksanakan secara maksimal.

"Dengan situasi kondisi bencana saat ini kita melihat kepala daerah sudah sangat kewalahan untuk menangani warga yang terdampak dari bencana sehingga tepat sekali kalau memang pemerintah pusat menetapkannya sebagai status bencana nasional," pungkasnya.

Menurut Pantur, dengan adanya alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang diperuntukkan untuk daerah terdampak bencana di kawasan Tapanuli Raya ini, dinilai akan semakin mempercepat untuk proses perbaikan akses jalan, fasilitas umum dan rumah warga.

"Sehingga masyarakat yang akan menyambut Natal 2025 dan Tahun 2026 bisa merayakannya dengan suka cita bersama keluarga dan kerabat," terangnya.

Tutup PT TPL

Pada kesempatan ini, Pantur juga mendesak Pemerintah Pusat untuk segera menutup operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang selama ini dinilai membuat resah dan kegaduhan ditengah-tengah masyarakat.

Sebelum bencana alam dahsyat ini terjadi, masyarakat kawasan Danau Toba dan Tapanuli Raya termasuk Humbang Hasundutan yang telah melakukan unjuk rasa ke Kantor DPRD dan Gubsu di Medan. Mereka meminta pemerintah segera menutup izin operasional PT TPL.

"Dan permintaan masyarakat itu diharapkan cepat direspon pemerintah pusat, agar tidak ada lagi kegaduhan," cetusnya.

Di Humbang Hasundutan, sambung Pantur, terdapat beberapa kecamatan seperti di Parlilitan, Pollung dan Tara Bintang diduga terjadi pembalakan liar, termasuk kawasan Danau Toba yang harus dijaga.

"Beberapa waktu lalu ada kejadian di Lembah Bakkara yang sampai hari ini peristiwa tersebut belum tuntas penataannya. Kita berharap pemerintah melihat hal ini menjadi sesuatu yang penting," harapnya.

Pantur juga meminta Dinas Kehutanan Sumut melakukan pengawasan menyeluruh terhadap aksi pembalakan liar oleh oknum-oknum pengusaha.

"Mari sama sama kita bergotong royong untuk mengurai dampak banjir dan tanah longsor, dengan dimulai dari hal yang terkecil yakni melakukan perawatan drainase dan bahu jalan, agar keasrian lingkungan tetap terjaga," tutur wakil rakyat yang dikenal dengan Tag Line Marpadot Tu Hamajuon.

Tak lupa, Pantur juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Gubsu, bupati dan walikota, TNI/Polri, Basarnas dan instansi terkiat lainnya yang telah gerak cepat dalam memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di provinsi ini.

"Kita juga berharap, bencana ini dilihat dunia, agar perbaikan akses jalan, jembatan, fasilitas umum dan rumah warga bisa cepat terselesaikan," pintanya. (**)