DPRD Sumut Ancam Cabut Kerjasama RS Tak Layani Pasien BPJS

Kitakini.news -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) mengancam akan mencabut kerjasama dengan rumah sakit yang tidak memberikan layanan maksimal kepada peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Baca Juga:

• DPRD Sumut Minta Pemerintah Turunkan Tim Tanggap Darurat ke Lokasi Bencana
• 5 Kandidat Maju Jadi Calon Ketua DPW PKB Sumut
• Tantangan Komunikasi Dokter-Pasien di Rumah Sakit, Columbia Asia Medan Upayakan Solusi

Ancaman ini disampaikan oleh Ketua Komisi E DPRD Sumut, HM Subandi kepada Wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (19/11/2025) sebagai respons terhadap sejumlah keluhan masyarakat terkait pelayanan di berbagai rumah sakit di wilayah tersebut.

Politisi Partai Gerindra ini menyatakan keprihatinannya terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit, baik negeri maupun swasta.

Ia menyoroti bahwa banyak pasien mengeluhkan perlakuan dan layanan yang tidak sesuai harapan, bahkan ada yang merasa hak-haknya sebagai peserta BPJS diabaikan.

"Kalau memang rumah sakit tidak mampu memberikan layanan terbaik dan mengabaikan hak pasien, kita tidak segan-segan untuk menarik kerjasama dan menghentikan kerja sama dengan rumah sakit tersebut," tegas Subandi.

Ia menambahkan bahwa langkah ini diambil demi memastikan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak terpenuhi.

Subandi juga menyoroti insiden tertentu yang menunjukkan adanya ketidakprofesionalan dari pihak rumah sakit.

Masih kata Subandi, bahwa beberapa pasien yang masih menjalani perawatan, bahkan sedang dalam kondisi infus, justru disuruh pulang oleh petugas rumah sakit.

"Ini sudah sangat tidak manusiawi dan melanggar hak asasi pasien. Janganlah ada sebutan uang pasien itu halal, tapi pasiennya haram," ujarnya dengan nada kecewa.

Inspeksi Mendadak

Subandi menegaskan DPRD akan melakukan inspeksi mendadak ke berbagai fasilitas kesehatan untuk memastikan standar pelayanan terpenuhi.

Ia mengingatkan bahwa dana besar telah dialokasikan pemerintah daerah melalui APBD dan anggaran pusat kepada BPJS Kesehatan guna mendukung operasional rumah sakit agar mampu melayani seluruh peserta secara optimal.

"Selama ini, dana itu terus mengalir setiap tahun tanpa pengawasan ketat terhadap realisasi layanan. Jangan sampai uang rakyat digunakan secara halal tetapi hak mereka malah dikesampingkan," tandasnya.

Sebagai langkah konkret, DPRD Sumut berencana melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah rumah sakit untuk memantau langsung kondisi pelayanan, setelah dewan bersama instansi terkait membentuk pansus UHC.

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah peserta BPJS Kesehatan di Sumut mencapai lebih dari 4 juta orang pada tahun 2023, sehingga kualitas layanan di tingkat fasilitas kesehatan sangat menentukan keberhasilan program jaminan sosial nasional. (**)