Syah Afandin dan Anggota DPD RI Bahas Percepatan Program Makanan Bergizi Gratis di Langkat

Kitakini.news -Bupati Langkat H Syah Afandin menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI, Penrad Siagian, di Ruang Kerja Bupati, Senin (13/10/2025). Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat, membahas percepatan pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Langkat.

Baca Juga:

• Pemkab Langkat Dukung Ombudsman RI Wujudkan Desa Anti Mal-Administrasi
• Semarakkan Haornas ke-42, Pemkab Langkat Gelar Jalan Santai dan Apresiasi Atlet Berprestasi
• Bupati Langkat Dorong Percepatan Pembangunan Desa Lewat Dana Desa dan Koperasi Merah Putih

Turut mendampingi Bupati, Sekda Langkat Amril, Kepala Kantor BPN Langkat Akhyar Sirajuddin, Kepala BPKAD Langkat Iskandarsyah, Plt Kaban BKD Syafriansyah Nasution, Kabag Protokol Winanda Akbar, dan Kabag Organisasi Beni Sukmaria Ginting.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Syah Afandin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat untuk terus meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui penyediaan layanan makanan bergizi yang merata hingga pelosok daerah.

"Sejauh ini sudah ada 10 dapur MBG yang beroperasi di Langkat, dan 47 titik lainnya telah ditetapkan dari target 96 titik. Kami juga mendorong agar dapur MBG diprioritaskan di wilayah pesisir," ujar Syah Afandin.

Bupati optimistis keberadaan dapur MBG akan memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka stunting dan peningkatan kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil.

Anggota DPD RI Penrad Siagian menyambut baik langkah Pemkab Langkat tersebut. Ia menegaskan bahwa program MBG merupakan amanat nasional yang harus segera direalisasikan.

"Sesuai ketentuan, mulai 1 Januari 2026 seluruh dapur MBG di Indonesia sudah harus beroperasi. Karena itu kami mendorong agar Langkat menjadi daerah yang siap sejak awal," ucapnya.

Selain program MBG, Penrad Siagian juga turut membahas sejumlah isu strategis lainnya, termasuk percepatan penyelesaian pengangkatan tenaga honorer pada tahun 2025.

Pertemuan ini menjadi sinyal kuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Langkat secara berkelanjutan.