Abdi Santosa: Fraksi Golkar Dorong Reformasi Pelayanan Publik dan Penguatan Ekonomi Rakyat di APBD 2026

Kitakini.news -Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) komitmennya untuk mendorong arah kebijakan fiskal daerah tahun anggaran 2026 yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.

Baca Juga:

• Apresiasi Penutupan Izin 28 Perusahan, Yahdi: DPRDSU Akan Kawal Audit Izin Pemanfaatan Lahan
• Yahdi: Pengembalian TKD Rp1 T Percepat Pemulihan Pasca Banjir-Longsor
• Masyarakat Dusun IX Sampali Percut Sei Tuan Tolak Lahan 93 Ha Masuk Lahan HGU PTPN I

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, H Abdi Santosa Ritonga SE MM saat Sidang Paripurna DPRD Sumut dengan agenda membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026.

Dalam pemandangan umumnya, Abdi Santosa mengungkapkan bahwa Fraksi Golkar menyoroti berbagai persoalan mendasar yang masih menjadi tantangan pembangunan daerah, mulai dari rendahnya kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, kemacetan birokrasi, hingga lemahnya koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan efektivitas pengawasan penggunaan anggaran agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

"Golkar berpandangan bahwa kebijakan fiskal tahun 2026 harus menitikberatkan pada pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis kinerja, bukan sekadar rutinitas administratif," ujar Abdi Santosa dihadapan pimpinan dan anggota dewan.

Abdi juga menyampaikan, Fraksi Golkar memandang Sumatera Utara memasuki tahun 2026 dengan optimisme, seiring dengan tren pemulihan ekonomi nasional yang diproyeksikan tumbuh di kisaran 5 persen.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi yang masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Namun disisi lain, ia mengingatkan bahwa ketimpangan antar wilayah, rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta belum optimalnya transformasi ekonomi digital masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah provinsi.

Untuk itu, Fraksi Golkar menekankan tiga agenda utama yang harus menjadi prioritas kebijakan pembangunan 2026, yakni Pemulihan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah melalui penguatan investasi, hilirisasi industri, dan digitalisasi ekonomi rakyat.

Percepatan reformasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, dengan menekan belanja administratif dan memperbesar porsi belanja publik serta belanja modal.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan, sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Abdi Santosa juga memaparkan bahwa total proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 mencapai Rp14,17 Triliun, meningkat sekitar 3,5 persen dibandingkan realisasi APBD 2025.

Dari jumlah itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp8,12 Triliun, atau berkontribusi sekitar 57,3 persen dari total pendapatan daerah.

"Struktur pendapatan daerah memang menunjukkan arah yang lebih realistis, namun perlu terus diperkuat agar Sumatera Utara semakin mandiri secara fiskal," tegasnya.

Diakhir penyampaiannya, Abdi Santosa menegaskan bahwa Fraksi Golkar akan terus menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan anggaran berpihak kepada rakyat.

"Kami ingin Sumatera Utara tumbuh bukan hanya dari sisi angka ekonomi, tetapi juga dari kualitas hidup masyarakatnya. APBD 2026 harus menjadi instrumen perubahan menuju pemerintahan yang efektif, transparan, dan menyejahterakan," tandasnya. (**)