Fraksi PAN DPRDSU Dorong Pemprovsu Percepat Peningkatan Infrastruktur Jalan Tahun 2026

Kitakini.news -Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) Ir Yahdi Khoir Harahap MBA menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan ruas jalan diseluruh wilayah Sumatera Utara tahun 2026 mendatang.

Baca Juga:

• Strategi Investor di Tengah Profit Taking, Jaga Disiplin dan Fokus Jangka Panjang
• Komisi D DPRD Sumut Ingatkan Pemprovsu "Kue" Pembangunan 2026 Harus Berkeadilan
• Zeira Apresiasi Langkah Pemerintah Putihkan Tunggakan BPJS Kesehatan Rakyat

Sebab, dalam beberapa hari ini DPRD Sumut bersama Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) sedang membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026.

Yahdi mengungkapkan, Pemprovsu telah menyiapkan rencana pembangunan jalan sepanjang 144 Kilometer lebih yang tersebar di 24 kabupaten/kota di Sumut.

Ia menyebut bahwa hampir seluruh ruas jalan tersebut akan mendapatkan prioritas peningkatan, dari jalan biasa menjadi lapisan Hotmix, guna menunjang konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

"Peningkatan infrastruktur jalan ini harus kita dorong bersama. Jangan sampai terlambat dimulai, apalagi kalau sudah masuk musim hujan nanti akan menghambat pekerjaan. Kita belajar dari pengalaman sebelumnya, bahwa proyek harus disiapkan dengan matang agar tidak terburu-buru dan hasilnya maksimal," ujar Yahdi kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (28/10/2025).

Yahdi menjelaskan, setelah KUA-PPAS dan Ranperda APBD disahkan pada 27 November 2025 mendatang, Pemprovsu akan segera melakukan evaluasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), diikuti dengan penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) agar program dapat langsung dijalankan pada awal tahun 2026.

Terkait anggaran, Yahdi mengungkapkan bahwa total alokasi sektor infrastruktur dalam R-APBD Sumatera Utara 2026 mencapai Rp1,540 Triliun, dengan Rp1,253 Triliun diantaranya untuk belanja konstruksi.

Menurutnya, angka ini menunjukkan komitmen tinggi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, dan sumber daya air.

"Komitmen Pak Gubernur untuk membangun infrastruktur cukup tinggi. Kita di DPRD tentu mendukung, tapi juga mengingatkan agar pelaksanaannya tetap sesuai peraturan perundang-undangan dan waktu yang tersedia. Jangan sampai ada kegiatan yang tertunda karena alasan teknis atau administrasi," tegas wakil rakyat dari Dapil Sumut V meliputi Kabupaten Batubara, Asahan dan Kota Tanjung Balai ini.

Yahdi juga menyoroti adanya pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat yang berpotensi berdampak pada beban fiskal daerah. Namun diharapkan Pemerintah Pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan, dapat mengevaluasi kebijakan tersebut agar tidak menekan kemampuan daerah dalam melaksanakan program prioritas.

"Kami di Fraksi PAN sepakat bahwa anggaran harus tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat. Tapi kita juga berharap agar kebijakan pusat tidak terlalu membebani daerah. Kalau infrastruktur berjalan baik, rakyat pasti merasakan manfaatnya," tuturnya.

Yahdi menambahkan, dengan jalan yang semakin baik dan terhubung, masyarakat akan lebih tenang dan kegiatan ekonomi dapat meningkat.

"Dan seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun kontraktor pelaksana, dapat bekerja maksimal demi Sumatera Utara yang lebih maju dan sejahtera," tandasnya. (**)