Komisi D DPRD Sumut Ingatkan Pemprovsu "Kue" Pembangunan 2026 Harus Berkeadilan

Kitakini.news - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) meminta "kue" pembangunan di provinsi ini harus berkeadilan. Artinya, jangan hanya berfokus pada satu daerah tertentu saja.

Baca Juga:

• Pemuda Sumut Harus Jadikan Sumpah Pemuda Sebagai Energi Persatuan dan Inovasi
• Poldasu Tangkap Begal Khusus Jalur Bandara Kualanamu
• Soal Pajak APU, Zeira: Perlu Kembali Ambil Langkah Hukum Lakukan Gugatan

Sebab, di Sumut masih banyak daerah terpencil yang memang sangat membutuhkan perhatian dan pembangunan, khususnya infrastruktur jalan, saluran irigasi serta lainnya.

"Selama rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), kita selalu meminta dan mengingatkan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) untuk menjalankan program pembangunan secara berkadilan. Karena APBD 2026 itu punya seluruh masyarakat Sumut. Sehingga setiap daerah di provinsi ini merasakan pembangunan dan keseimbangan dalam pergerakan perekonomian," ujar Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani SH MH di ruang kerjanya, gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (28/10/2025).

Timbul mengungkapkan, dalam mengusulkan setiap daerah untuk disentuh pembangunan, pihaknya sudah tentu turun dan mengecek langsung kondisi daerah tersebut.

"Sehingga bukan omon-omon saja kami mengusulkan. Setiap Reses maupun kunjungan kerja di Dapil, kami pasti turun ke Dusun, Desa dan melihat kondisi asli disana. Dengan kata lain, yang kami usulan itu fakta, bukan katanya-katanya," tegas Politisi Partai Golkar ini.

Hal senada juga dikatakan Anggota Komisi D Viktor Silaen SE MM yang berharap Pemprovsu yang dipimpin Bobby Nasution bisa menjalankan pembangunan di Sumut ini secara adil, khususnya infrastruktur jalan.

Menurutnya, bila kondisi infrastruktur jalan di 33 kabupaten/kota ini sudah baik, maka perputaran ekonomi masyarakat akan berjalan lancar dan kesejahteraan juga bisa terwujud.

"Selama ini kan tidak, masyarakat petani kita selalu merasakan kesulitan untuk membawa hasil pertanian mereka ke kota maupun daerah, begitu juga dengan aktivitas sehati-hari. Ini dikarenakan kondisi jalan yang tak kunjung mantab," cetus Viktor.

Viktor juga menerangkan, bila pembangunan infrastruktur jalan ini dilakukan berkelanjutan selama 5 tahun dan tentunya secara berkeadilan disetiap daerah, maka Sumut akan menjadi provinsi yang maju dan rakyatnya sejahtera.

"Infratsruktur baik dan mantap, perekonomian juga berjalan sukses. Rakyat senang dan sejahtera. Itu harus menjadi patokan Pemprovsu," pungkasnya. (**)