Munirudin Ritonga: Harga Pupuk Bersubsidi Harus Sesuai HET

Kitakini.news - Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Munirudin Ritonga menyoroti persoalan distribusi pupuk subsidi yang hingga kini masih menjadi keluhan utama masyarakat tani disejumlah daerah khususnya daerah pemilihan (dapil) Tabagsel (Palas, Paluta, Padang Sidimpuan, Tapsel dan Madina) di Sumut.

Baca Juga:

• Rudi Alfahri Desak Pemerintah Bentuk Asosiasi Pangan Khusus Cabai dan Bawang Merah
• Tingkatkan PAD, Satpol PP Kembali Data Ulang Izin Usaha
• ARS Dorong Pemprovsu Bantu Transportasi Sekolah Untuk Daerah Terpencil

Munirudin mengungkapkan, banyak petani yang mengaku tidak mendapatkan pupuk subsidi, meskipun mereka sudah terdaftar dalam kelompok tani resmi sesuai data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

"Masalah pupuk ini belum juga teratasi. Ada masyarakat yang merasa sudah masuk dalam kelompok tani, tapi pupuknya tidak sampai dan harganya juga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ini tentu sangat membingungkan dan merugikan petani," ujar Munirudin kepada wartawan di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (27/10/2025).

Politisi yang dikenal vokal memperjuangkan kepentingan petani ini juga menyoroti adanya ketidaksesuaian waktu penyaluran pupuk subsidi dengan masa tanam.

Ia menilai, penyaluran yang terlambat justru membuat pupuk tidak lagi bermanfaat bagi petani.

"Pupuk itu harus datang saat masyarakat membutuhkan, bukan setelah panen. Seperti hujan, ia harus turun pada waktunya. Kalau datang terlambat, manfaatnya sudah hilang," tegasnya.

Selain itu, Munirudin juga menekankan pentingnya transparansi harga dan kuota pupuk di tingkat kios.

Menurutnya, masyarakat harus tahu HET pupuk subsidi dan berapa jatah yang sebenarnya mereka terima.

"Transparansi itu penting. Harus ada label harga dan informasi kuota di setiap kios pupuk. Misalnya ditulis dengan jelas harga pokok sekian, jumlah pupuk tersedia sekian. Jadi petani tidak bisa lagi dibingungkan oleh informasi yang tidak jelas," tambahnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengingatkan adanya indikasi penyimpangan di tingkat kios, di mana sebagian kios diduga tidak menjalankan ketentuan sesuai aturan pemerintah.

Maka dari itu, Munirudin meminta agar pemerintah daerah bersama Dinas Pertanian melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi pupuk dan memastikan penyalurannya tepat sasaran.

"Kalau ada kios yang menutup-nutupi data atau menjual pupuk subsidi dengan harga di atas ketentuan, itu sudah pelanggaran. Pemerintah harus berani menindak," tandas wakil rakyat dari Dapil Sumut VII meliputi Tabagsel ini.

Munirudin juga mengusulkan agar ke depan, distribusi pupuk subsidi didigitalisasi dan disesuaikan dengan kalender tanam daerah, agar pupuk datang tepat waktu sesuai kebutuhan petani.

Ia juga menilai perlunya saluran pengaduan publik yang mudah diakses agar masyarakat dapat melapor jika menemukan penyimpangan di lapangan.

"Petani harus bisa mengontrol sendiri proses distribusi pupuknya. Sekarang sudah ada sistem e-RDKK, tinggal dimaksimalkan. Pemerintah dan distributor harus terbuka agar semua pihak bisa memantau," tegas Munirudin.

Menutup keterangannya, Munirudin berharap agar pemerintah provinsi dan seluruh pemangku kepentingan serius memperbaiki tata kelola pupuk subsidi, sebab persoalan ini menyangkut langsung pada produktivitas dan kesejahteraan petani di Sumatera Utara.

"Petani itu ujung tombak pangan. Kalau pupuknya tidak tersedia atau terlambat, yang rugi bukan hanya petani, tapi juga masyarakat luas. Jadi persoalan ini harus menjadi perhatian serius," pungkanya. (**)