ARS Dorong Pemprovsu Bantu Transportasi Sekolah Untuk Daerah Terpencil

Kitakini.news - Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Abdul Rahim Siregar ST MT mendorong Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) untuk memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan transportasi masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil dan kawasan dengan akses sulit.

Baca Juga:

• Munirudin Ritonga: Harga Pupuk Bersubsidi Harus Sesuai HET
• HM Yusuf Apresiasi Upaya Pemerintah Tangani Tunggakan BPJS Kesehatan
• Perlu Kajian Objektif dan Komprehensif Bila Gubsu Berkantor di Tabagsel

Hal itu disampaikan Abdul Rahim usai rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (27/10/2025).

Menurut Abdul Rahim, salah satu program cepat yang menjadi perhatian Gubernur Sumut (Gubsu) sebagaimana tertuang dalam RPJMD adalah penguatan sektor perhubungan.

Dalam konteks ini, ia menilai masih banyak masyarakat khususnya pelajar yang kesulitan mendapatkan akses transportasi yang aman dan layak.

"Di banyak daerah di Sumut, kita masih melihat para siswa berangkat sekolah menggunakan angkot hingga ke daerah perbukitan. Bahkan ada yang menumpang becak bermotor dengan kapasitas terbatas. Ini tentu berisiko dan kurang aman bagi anak-anak kita," beber Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Karena itu, wakil rakyat yang akrab disapa ARS ini juga mengusulkan agar Pemprovsu melalui Dishub dapat mengadakan bantuan bus sekolah untuk wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan sarana transportasi umum.

Menurutnya, langkah ini tidak hanya membantu meringankan beban masyarakat, tetapi juga meningkatkan keselamatan dan kenyamanan siswa saat bersekolah.

Selain masalah transportasi darat, ARS juga menyoroti daerah-daerah pesisir dan kepulauan di Sumut seperti Tapak Sel, Labuhan Batu, dan Langkat, di mana masyarakat masih harus menempuh perjalanan panjang menggunakan perahu untuk mencapai pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan publik.

"Ada daerah di pantai barat yang masyarakatnya harus naik perahu hingga 5 jam untuk ke Pusat Kota. Ini sangat berat, apalagi bagi pelajar dan masyarakat dengan ekonomi lemah. Pemerintah harus hadir dengan solusi, misalnya memberikan subsidi transportasi air atau pengadaan Boat yang bisa digunakan masyarakat," tegasnya.

Wakil rakyat dari Dapil Sumut VII meliputi Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) juga menekankan bahwa subsidi transportasi bukan berarti semuanya harus gratis, melainkan dapat berupa subsidi tarif ringan agar masyarakat tetap bisa menikmati layanan dengan biaya yang terjangkau.

Ia mencontohkan jika pendidikan dan kesehatan kini telah digratiskan, maka subsidi transportasi bagi daerah terpencil merupakan bentuk keadilan sosial yang sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan.

"Kalau pendidikan sudah gratis, kesehatan juga gratis, maka untuk transportasi terutama bagi masyarakat di daerah terpencil sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian. Setidaknya ada subsidi ringan agar masyarakat tidak terbebani," imbuhnya.

Lebih lanjut ARS menjelaskan, Kepala Dishub Sumut menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan akan melakukan kajian komprehensif terhadap kebutuhan transportasi di daerah-daerah yang disebutkan. Program ini juga akan dipertimbangkan sebagai prioritas pada tahun anggaran 2026.

Masih kata ARS subsidi transportasi seperti Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Medan sudah berjalan cukup baik. Namun kebijakan subsidi seharusnya lebih difokuskan pada wilayah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah.

"Tingkat pendapatan per kapita masyarakat Medan sudah cukup tinggi, jadi sebaiknya program subsidi diarahkan ke daerah-daerah yang lebih membutuhkan. Sumatera Utara ini luas, dan pemerataan pembangunan harus dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya di kota besar," pungkasnya.

Dengan usulan tersebut, Abdul Rahim berharap Pemprovsu semakin fokus memperhatikan aksesibilitas dan konektivitas masyarakat di seluruh wilayah, terutama di kawasan yang selama ini tertinggal dari sisi infrastruktur transportasi. (**)